Jalan Tamiang Layang-Ampah Rusak Parah, DPRD Kalteng Soroti Tingginya Kecelakaan
Ahmad Suhairi
6 Januari 2026 18:35
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kondisi Jalan Nasional di Kabupaten Barito Timur, khususnya ruas yang menghubungkan Tamiang Layang-Ampah, hingga kini masih memprihatinkan.
Kerusakan jalan tersebut dinilai sudah berlangsung lama dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas, sehingga menuai sorotan dari masyarakat maupun wakil rakyat.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menegaskan bahwa tingkat kecelakaan di jalur tersebut sudah sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, hampir setiap pekan selalu terjadi kecelakaan akibat kondisi jalan yang tidak layak.
“Sekarang ini kecelakaan di lintas itu luar biasa. Hampir tiap minggu selalu ada kejadian,” ujarnya saat diwawancarai di Kantor DPRD Kalteng, Senin, 5 Januari 2025.
Ia menilai, kondisi jalan nasional tersebut sudah tidak memenuhi standar kelayakan. Selain permukaan jalan yang rusak, kapasitas jalan juga dinilai tidak lagi memadai untuk menampung volume kendaraan yang melintas setiap hari.
“Jalannya sudah tidak memenuhi standar. Semestinya dilakukan rekonstruksi ulang, bukan hanya soal kualitas tapi juga kapasitasnya. Sekarang kendaraan sudah sulit berselisih,” katanya.
Purdiono menekankan bahwa penanganan jalan tersebut tidak cukup hanya dengan metode tambal sulam. Menurutnya, perbaikan setengah-setengah justru tidak menyelesaikan persoalan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Kita tidak berharap hanya ditambal sulam. Kualitasnya juga harus diperhatikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa ruas Tamiang Layang-Ampah merupakan jalur strategis yang berfungsi sebagai penghubung lintas kabupaten dan provinsi. Jalan tersebut menjadi urat nadi pergerakan masyarakat sekaligus penopang roda perekonomian di wilayah Barito Timur dan sekitarnya.
“Jalan ini digunakan untuk menopang roda perekonomian. Kalau kondisinya rusak terus, dampaknya ke mana-mana,” tambahnya.
Menurut Purdiono, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebenarnya telah berulang kali menyampaikan permohonan perbaikan kepada pemerintah pusat. Namun hingga kini, perhatian yang diharapkan belum juga terealisasi secara maksimal.
“Kita sudah beberapa kali meminta, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Tapi perhatiannya masih kurang,” ucapnya.
Ia juga menyinggung kebijakan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah. Dengan kondisi tersebut, ia berharap pemerintah pusat bisa memberikan kompensasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan nasional di Kalteng.
“Kita sudah dikurangi DBH. Harapan kami, selain dalam bentuk uang, juga ada bentuk pembangunan, khususnya untuk Barito Timur, tuturnya.
Lebih lanjut, Purdiono menilai ketidakjelasan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten turut memperlambat penanganan jalan tersebut. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Pemerintah kadang tidak tahu ini sasarannya ke kabupaten atau provinsi. Padahal ini jalan nasional, jadi mestinya pemerintah pusat yang serius menangani,” tambahnya.
Ia pun berharap ke depan ada langkah konkret berupa rekonstruksi total, pelebaran jalan, serta peningkatan kualitas material agar kerusakan tidak terus berulang dan keselamatan pengguna jalan dapat terjamin.
“Jalan ini rusaknya sudah lama. Mestinya direkonstruksi, diperlebar, dan kualitasnya dijaga. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban,” pungkasnya.
Editor: Andrian
