INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah dari waktu ke waktu. Salah satu poin penting yang menjadi dasar adalah setiap pembangunan tentu memerlukan anggaran.
Salah satu sumber anggaran bagi Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya adalah berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat berupa pajak dan retribusi. Dengan PAD harapannya setiap pembangunan dapat berjalan dari waktu ke waktu, tentunya dalam rangka kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dari komisi IV yang membidangi Pembangunan dan Infrastruktur, H. Jubair Arifin mengatakan bahwa ada beberapa potensi sektor yang dapat meningkatkan PAD khususnya di Provinsi Kalteng.
“Kalau pendapatan asli daerah (PAD) itu kan ada dari Pajak dan Retribusi, juga ada pendapatan-pendapatan dari sektor lainnya,” ucap politisi PDI Perjuangan Kalteng tersebut pada Kamis, 11 Oktober 2021.
Dia menambahkan bahwa salah satu upaya yang diusulkan Pemda dalam pertemuan sebelumnya adalah upaya pengerukan alur DAS (daerah aliran sungai) Barito di Provinsi Kalteng, karena pengerukan tersebut mempunyai potensi dalam meningkatkan PAD.
Karena pengerukan aliran sungai tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Pemerintah jika mampu bisa melakukan sendiri. Begitu pula sebaliknya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti yang dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Selatan.
Karena dia menilai bahwa ketika alur sungai dilakukan pengerukan maka kapal atau tongkang yang membawa batubara misalnya dapat dengan mudah, keluar masuk muara sungai Barito yang nantinya akan berpengaruh pada retribusi.
Sektor lainnya adalah pada jasa keuangan yakni eviden. Karena seperti yang kita ketahui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalteng, melalui penyertaan modal tentunya juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan PAD.
Sektor lain yang tak kalah pentingnya adalah food estate, dimana seperti penambahan jumlah kendaraan serta alat-alat berat dalam rangka mendukung berjalannya program tersebut. Selain itu, nantinya alat berat juga pastinya memerlukan BBM dan itu tentu juga ada pajaknya.
“Hal tersebut tentunya harus diperhatikan oleh stakeholder terkait dalam hal ini Dispenda, untuk melirik sektor mana saja yang berpotensi meningkatkan PAD,” tutup legislator DPRD Provinsi Kalteng dari Dapil III (Kobar, Lamandau, Sukamara) tersebut.
