INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Meskipun pemerintah pusat menerapkan efisiensi anggaran tahun berjalan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan pembangunan infrastruktur strategis di daerah tak akan terhenti. Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan strategi adaptif agar proyek fisik tetap berlanjut melalui skema pembiayaan bertahap dan usulan pendanaan melalui kementerian serta balai-balai nasional. Minggu, 2 November 2025.
Menurut Edy, pemerintah pusat saat ini menahan sebagian besar alokasi anggaran yang sebelumnya ditempatkan di kementerian dan lembaga. Meski begitu, daerah tetap memiliki akses untuk mengajukan pendanaan melalui jalur balai-balai nasional sesuai kebutuhan pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa sekitar Rp175 triliun dana nasional yang kini dikelola langsung oleh kementerian tetap dapat dimanfaatkan daerah sepanjang memenuhi mekanisme pengusulan dan kecocokan program. “Anggarannya memang berada di balai, tetapi manfaatnya tetap dapat dirasakan daerah,” ujarnya.
Dalam situasi fiskal yang ketat ini, Pemprov Kalteng memprioritaskan kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar, seperti peningkatan konektivitas jalan, jembatan penghubung antarwilayah, serta fasilitas penunjang layanan publik. Edy menegaskan bahwa pembangunan tidak dihentikan, hanya diatur ritmenya sesuai kemampuan APBD.
Tahapan pembangunan sepenuhnya akan mengacu pada evaluasi penyerapan anggaran triwulan IV tahun 2025 dan triwulan I 2026. Jika serapan anggaran berjalan optimal, penyaluran pembiayaan dapat kembali dilakukan pada tahap berikutnya tanpa menghambat progres pekerjaan.
Pemprov Kalteng menilai pendekatan bertahap lebih realistis dalam menjaga kesinambungan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah. Skema ini juga dianggap mampu mengurangi risiko keterlambatan proyek akibat perubahan kebijakan fiskal di tingkat nasional.
Selain memperkuat koordinasi dengan kementerian teknis, Pemprov Kalteng juga memperluas komunikasi dengan unit pelaksana teknis kementerian di daerah untuk memastikan sinkronisasi kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengusulan pendanaan tanpa harus menunggu alokasi langsung dari APBD.
Edy juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pembangunan tetap dirasakan masyarakat. “Yang terpenting adalah kesinambungan pembangunan. Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari penyesuaian anggaran,” tandasnya.
Pemprov Kalteng menyatakan bahwa kebijakan efisiensi bukan alasan untuk memperlambat pembangunan, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola, penentuan skala prioritas, dan inovasi pembiayaan di daerah. Pemerintah menargetkan keterhubungan antarwilayah di Kalteng terus meningkat meski tekanan anggaran sedang berlangsung.
Di tengah arus efisiensi nasional, Pemprov Kalteng optimistis arah kebijakan pembangunan infrastruktur tetap berada di jalur yang benarbertahap, berkesinambungan, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.