INTIMNWS.COM, SAMPIT – Persoalan kelangkaan pupuk subsidi di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid. Ia meminta masalah tersebut segera diselesaikan tanpa ada pihak yang saling menyalahkan.
Hafid menegaskan, kepentingan petani harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, polemik yang berkembang justru menunjukkan belum optimalnya koordinasi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi.
Legislator dari Partai Aman Nasional itu menilai berbagai klarifikasi yang muncul belum menyentuh akar persoalan. Yang paling penting, kata dia, adalah memastikan pupuk tersedia dan tersalurkan tepat waktu sesuai kebutuhan petani.
“Tidak perlu saling mencari alasan dan menyalahkan. Semua pihak harus memperbaiki distribusi pupuk agar petani tidak dirugikan,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).
Ia juga menyoroti temuan PT Pupuk Indonesia di lapangan yang dinilai menjadi peringatan bagi seluruh pihak terkait. Menurutnya, jika stok pupuk memang tersedia di gudang, maka tidak ada alasan untuk terjadi keterlambatan penyaluran.
Hafid meminta Dinas Pertanian setempat lebih fokus pada penyelesaian teknis di lapangan ketimbang menyampaikan penjelasan normatif. Ia menilai persoalan distribusi pupuk bukan isu baru dan kerap berulang setiap musim tanam.
Permasalahan ini, lanjutnya, terungkap saat dirinya melakukan kunjungan langsung ke Kecamatan Teluk Sampit. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah petani menyampaikan keluhan mengenai sulitnya memperoleh pupuk subsidi dan bahan bakar solar.
Menurut Hafid, aspirasi yang disampaikan petani harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Ia menekankan agar distribusi pupuk benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Hafid menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia juga meminta PT Pupuk Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap distributor dan mitra penyalur.
Ia berharap dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap gudang-gudang pupuk yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, ia mendesak agar sanksi tegas diberikan guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi para petani. (Andrian)