Hadiri Paripurna DPRD, Mahyono Tekankan Akuntabilitas Pengelolaan APBD Murung Raya
Intim News
5 Juni 2026 18:24
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahyono, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang II Tahun 2026 di Gedung DPRD Murung Raya, Jumat, 5 Juni 2026.
Agenda rapat tersebut adalah penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025 dari pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut Mahyono, pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD menjadi tahapan penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran yang telah digunakan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Setiap program yang dibiayai melalui APBD harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” kata Mahyono.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat dalam setiap pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. Karena itu, seluruh dokumen pertanggungjawaban anggaran akan dikaji secara menyeluruh untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mahyono menilai proses evaluasi tersebut bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program pemerintah selama satu tahun anggaran.
Menurut dia, hasil pembahasan DPRD nantinya diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah agar pengelolaan APBD pada tahun berikutnya semakin efisien, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga:
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Murung Raya.
Mahyono berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, termasuk memperkuat perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan maupun pemborosan anggaran.
Menurutnya, pengelolaan anggaran yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Murung Raya, jajaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya, kepala perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan.
Melalui pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD Murung Raya berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penulis : JMY/MAULANA K
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
