Gubernur Kalteng Soroti Ekonomi Daerah dan Prioritas Pembangunan dalam Perubahan APBD 2025
Ahmad Suhairi
3 Juli 2025 14:31
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, memaparkan berbagai faktor dan pertimbangan strategis dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pada Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamis, 3 Juli 2025.
Dalam pidatonya, Gubernur menyampaikan bahwa penyusunan perubahan anggaran didasarkan pada revisi asumsi dasar ekonomi makro daerah. Di antaranya adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, serta dinamika keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan strategis.
Agustiar menjelaskan bahwa perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 4,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat inflasi pada April 2025 mencapai 1,21 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan yang sama tahun 2024.
Menghadapi kenaikan inflasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng telah mengambil langkah responsif dengan menggelar pasar murah dan menyalurkan subsidi di sektor-sektor strategis guna menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, Gubernur mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Kalteng saat ini berada di angka 5,26 persen. Pemerintah menargetkan penurunan hingga kisaran 4,11–4,61 persen di akhir tahun. Hal ini memerlukan kerja sama erat antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2025 tercatat sebesar 3,47 persen, turun 0,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor.
Gubernur juga memaparkan asumsi dasar keuangan dalam KUPA dan PPAS 2025, yakni proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 8,512 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp 8,878 triliun lebih, serta pembiayaan netto sebesar Rp 365,6 miliar lebih.
“Perubahan APBD ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menjamin kelangsungan program prioritas,” ujar Gubernur.
Beberapa program strategis yang menjadi prioritas anggaran antara lain pengendalian inflasi, penanggulangan stunting, ketahanan pangan, penguatan infrastruktur, hingga pemulihan ekonomi pascapandemi. Juga termasuk penyesuaian terhadap program nasional seperti ASTA CITA dan program daerah HUMA BETANG.
Menutup pidatonya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan harapan agar dokumen KUPA dan PPAS yang telah disepakati bersama DPRD bisa segera ditindaklanjuti menjadi Rancangan Perubahan APBD 2025. “Ini untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Baca Juga:
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
