Gubernur Kalteng Minta Kabupaten/Kota Gercep Hadapi Ancaman Karhutla
Ahmad Suhairi
31 Juli 2026 15:23
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis, 30 Juli 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng itu membahas langkah antisipasi menjelang puncak musim kemarau.
Rapat dipimpin Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, bersama Kepala BNPB RI, Suharyanto. Selain mengevaluasi kondisi di lapangan, rapat juga membahas kebutuhan penanganan karhutla di sejumlah daerah.
Agustiar mengatakan, hujan yang turun pada akhir Juli menjadi kesempatan untuk memperkuat kesiapan seluruh personel dan sarana penanganan karhutla sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
“Hujan yang turun saat ini adalah jeda yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan satgas. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September, bahkan bisa berlanjut sampai November,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026.
Agustiar juga meminta seluruh bupati dan wali kota bergerak cepat menghadapi potensi kebakaran di wilayah masing-masing. Menurutnya, pemerintah daerah tidak perlu menunda penetapan status siaga darurat jika kondisi di lapangan memang membutuhkan.
Ia juga meminta kepala daerah segera mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasional pemadaman, mulai dari kebutuhan bahan bakar, logistik, hingga konsumsi personel.
“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Duduk bersama Forkopimda, ambil keputusan dengan cepat selama tetap sesuai aturan yang berlaku,” kata Agustiar.
Dalam rapat itu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, melaporkan masih terkendalanya proses pemadaman akibat minimnya sumber air di sejumlah lokasi kebakaran. Dari 126 titik api yang terpantau, salah satu fokus penanganan berada di Kelurahan Panarung.
Fairid menuturkan, api mulai mendekati jalan raya, sementara belasan regu gabungan di lapangan mengalami kesulitan memperoleh pasokan air. Pemerintah Kota Palangka Raya pun berencana merevisi APBD Perubahan untuk menambah anggaran operasional penanganan karhutla.
Sementara itu, Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifai menyebut, kebakaran lahan gambut di kawasan Tumbang Nusa telah mencapai sekitar 140 hektare. Ia mengatakan sumur bor yang tersedia mulai mengering sehingga menyulitkan proses pemadaman.
Rifai berharap, BNPB dapat memberikan dukungan lanjutan, terutama untuk pembangunan embung penampungan air dan pengembangan jaringan kanal sebagai bagian dari penanganan pascakebakaran.
Pada kesempatan itu, Agustiar juga meminta dukungan BNPB berupa kelanjutan operasi modifikasi cuaca, penambahan helikopter water bombing, bantuan sarana dan prasarana pemadaman darat, serta dukungan Dana Siap Pakai (DSP).
Selain memperkuat upaya pemadaman, Agustiar mengingatkan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan untuk menekan kasus karhutla di Kalteng.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB RI Suharyanto menegaskan, penanganan karhutla menjadi perhatian pemerintah pusat. BNPB, kata dia, siap mendukung kebutuhan daerah, baik dari sisi pendanaan, logistik, maupun peralatan agar kebakaran tidak meluas dan kabut asap dapat dicegah.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
