Fraksi PDI Perjuangan Apresiasi WTP ke-10 Pemkab Katingan, Ingatkan Tindaklanjuti Catatan BPK

INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Kabupaten Katingan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk tahun anggaran 2024.

Capaian ini menjadi yang ke-10 kalinya secara berturut-turut, meneguhkan posisi Katingan sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga akuntabilitas keuangan publik.

Apresiasi datang dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Katingan. Juru bicaranya, Gimmak Bulinga, menyebut prestasi ini sebagai hasil kerja keras bersama dan bukti adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Opini WTP ke-10 ini menunjukkan perbaikan signifikan, baik dari sisi kepatuhan terhadap aturan, pengendalian internal, maupun pengelolaan anggaran,” ujarnya dalam rapat paripurna, Rabu, 13 Agustus 2025.

Baca Juga:

Gimmak Bulinga Pimpin BATAMAD Katingan Periode 2025–2030

Meski demikian, Gimmak mengingatkan bahwa keberhasilan mempertahankan WTP tak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.

Menurutnya, BPK tetap memberikan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti agar kualitas pengelolaan keuangan terus meningkat.

“Prestasi ini harus diiringi kinerja optimal. Catatan BPK jangan dianggap sepele,” tegasnya.

Baca Juga:

Gimmak Bulinga Resmi Maju Calon Ketua BATAMAD Katingan

Dalam laporan keuangan tahun yang sama, Katingan juga mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp54,678 miliar.

Gimmak menilai, dana sisa tersebut adalah ruang fiskal strategis yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

“Pemanfaatannya harus tepat sasaran. Jangan hanya menjadi angka di neraca, tapi harus kembali kepada masyarakat,” katanya.

Baca Juga:

Sekolah Garuda di Katingan Jadi Harapan Baru Dunia Pendidikan Daerah

Ia menegaskan, SILPA harus dikelola dengan perencanaan matang dan eksekusi yang tepat agar manfaatnya langsung dirasakan publik.

Gimmak menilai, prioritas penggunaan SILPA harus diarahkan ke sektor-sektor vital seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Menurutnya, ketiga bidang itu memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga Katingan.

Baca Juga:

Legislator Katingan Dukung Program Sosial HPPD: Ringankan Beban Warga Desa

Ia juga mendorong pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran di tahun berjalan. Dengan begitu, sisa anggaran di akhir tahun bisa diminimalkan dan penggunaannya di tahun berikutnya menjadi lebih terarah.

“Pengelolaan anggaran yang efektif akan memastikan setiap rupiah memberi manfaat,” ujarnya.

Bagi Gimmak, capaian WTP dan keberadaan SILPA adalah dua hal yang saling terkait. Laporan keuangan yang baik, kata dia, harus dibarengi dengan kemampuan membelanjakan anggaran secara tepat dan transparan.

“Laporan rapi saja tidak cukup, yang penting adalah dampaknya bagi rakyat,” katanya.

Ia menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk terus mengawal penggunaan SILPA 2024.

“Kami akan memastikan setiap rupiah kembali kepada rakyat Katingan. Itu tanggung jawab kami,” ucapnya menutup.

Editor : Maulana Kawit