INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlarut-larut memicu keresahan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Perwakilan 15 desa di Kecamatan Kotawaringin Lama menggelar aksi damai di Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun, Kamis (15/10/2026). Mereka mendesak pemerintah pusat menetapkan status darurat bencana nasional karhutla dan mempercepat penanganan kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
Aksi yang melibatkan DPK Apdesi Kolam dan komunitas relawan itu menjadi wadah bagi warga untuk menyuarakan kondisi di wilayah mereka. Kabut asap mengganggu aktivitas sehari-hari, kegiatan belajar mengajar diliburkan, dan perekonomian masyarakat ikut terdampak. Warga meminta penanganan yang lebih serius agar beban akibat kebakaran tidak terus berlarut.
Kepala Desa Riam Durian, Yusuf, menegaskan aksi tersebut bukan untuk menyudutkan pemerintah, melainkan menyampaikan keresahan masyarakat desa yang membutuhkan perhatian.
Menurut dia, warga, relawan, dan pemerintah daerah telah berupaya melakukan pemadaman, tetapi masih menghadapi keterbatasan untuk menjangkau sejumlah titik api.
“Kami ini tidak baik-baik saja di pinggiran desa. Ekonomi masyarakat terganggu, anak-anak sekolah diliburkan, dan relawan berjuang siang malam. Kami hanya ingin diakui dan didengar,” ujar Yusuf saat menyampaikan aspirasi.
Yusuf menyebut kebakaran telah berlangsung sekitar empat bulan. Ia mengatakan sejumlah titik api sulit dijangkau melalui jalur darat, sementara kebakaran disebut sempat melumpuhkan akses Jalan Kotawaringin Lama. Karena itu, warga mendesak pemerintah segera mengupayakan pengerahan water bombing untuk membantu pemadaman di titik-titik prioritas yang memungkinkan dijangkau melalui udara.
Kepala Desa Lalang, Alfan, juga meminta pemerintah mencari solusi atas kendala jarak pandang yang disebut menghambat operasi water bombing. Ia berharap berbagai alternatif dukungan, termasuk kemungkinan pengerahan pesawat dari unsur TNI Angkatan Udara, dapat dikaji oleh pihak berwenang. Menurutnya, masyarakat membutuhkan langkah nyata agar kebakaran segera terkendali.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan utama, yakni penetapan status darurat bencana nasional karhutla, pengerahan water bombing, serta penyaluran bantuan cepat dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak. Mereka juga meminta perhatian lebih besar kepada relawan peduli api yang berada di garis depan pemadaman dengan menghadapi panas ekstrem, kepulan asap, dan medan yang sulit.
Massa turut mendesak penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, termasuk korporasi yang terbukti melanggar ketentuan. Mereka meminta pemerintah memastikan lahan terbakar dipulihkan melalui rehabilitasi dan penghijauan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat setempat, sekaligus memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan pascakebakaran.
Yusuf mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyediakan rumah oksigen hingga ke sejumlah desa. Namun, ia berharap bantuan langsung diperluas, antara lain berupa air purifier, vitamin, layanan kesehatan, dan air bersih.
Anak-anak, lansia, serta warga yang mengalami gangguan pernapasan dinilai membutuhkan perhatian khusus selama kualitas udara belum membaik. Ia juga mengajak pihak swasta ikut membantu masyarakat terdampak.
Melalui aksi damai tersebut, warga dari 15 desa di Kecamatan Kotawaringin Lama meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi, mempercepat pemadaman, serta memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Mereka menegaskan bahwa penanganan karhutla harus mencakup perlindungan kesehatan, dukungan bagi relawan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.
“Kami cinta negeri ini dan tidak ingin anarkis. Kami hanya ingin negara hadir. Tolong dengarkan suara masyarakat dari pinggiran desa,” tegas Yusuf.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian