Dukung Raperda, PDIP Dorong BPBD Murung Raya Lebih Tangguh dan Profesional
Intim News
23 Juni 2026 17:32
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Namun, fraksi tersebut mengingatkan agar perubahan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak berhenti pada aspek administrasi, melainkan benar-benar meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.
Sikap Fraksi PDIP disampaikan Juru Bicaranya, Fredrich Dominggus Yoga, dalam Rapat Paripurna DPRD Murung Raya yang dipimpin Ketua DPRD H. Rumiadi, Selasa (23/6/2026). Agenda rapat tersebut membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap usulan perubahan struktur organisasi perangkat daerah.
Menurut Yoga, perubahan regulasi itu merupakan konsekuensi dari penyesuaian kebijakan daerah dengan aturan pemerintah pusat, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Ia menilai penyelarasan regulasi diperlukan agar struktur organisasi perangkat daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat sekaligus mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Perubahan ini merupakan langkah penting untuk menyesuaikan kelembagaan daerah dengan ketentuan nasional sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2025,” ujar Yoga.
Fraksi PDIP menjelaskan, salah satu substansi utama dalam Raperda tersebut adalah pengintegrasian BPBD ke dalam susunan perangkat daerah sebagai badan daerah tipe A. Bersamaan dengan itu, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pembentukan BPBD akan dicabut agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.
Menurut Yoga, penyesuaian tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus menciptakan tata kelola kelembagaan yang lebih selaras dengan kebutuhan daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Meski demikian, Fraksi PDIP menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi harus diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah daerah diminta memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup.
“Penyesuaian kelembagaan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan masyarakat dari risiko bencana, percepatan penanganan keadaan darurat, serta kesiapan aparatur dan dukungan anggaran,” kata Yoga.
Fraksi PDIP juga mengingatkan agar masa transisi perubahan kelembagaan dimanfaatkan untuk melakukan penataan organisasi, penyesuaian jabatan, dan penyusunan regulasi teknis sehingga pelayanan penanggulangan bencana tetap berjalan tanpa kendala.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan perubahan struktur BPBD tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun mengganggu pelayanan publik yang selama ini telah berjalan.
Yoga juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara BPBD, organisasi perangkat daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Fraksi PDIP berharap perubahan kelembagaan tersebut mampu melahirkan BPBD Kabupaten Murung Raya yang lebih profesional, responsif, dan memiliki kapasitas lebih kuat dalam menjalankan fungsi pencegahan, penanganan keadaan darurat, serta perlindungan masyarakat dari berbagai risiko bencana.
Dengan penguatan kelembagaan yang didukung sumber daya memadai, PDIP menilai BPBD akan lebih siap menghadapi tantangan kebencanaan sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efektif kepada masyarakat Murung Raya.
Penulis : JMY/MAULANA K
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
