DPRD Mura Minta Dukungan Nyata untuk Pengusaha Lokal dan Reformasi Pelayanan Pajak
Intim News
5 Juni 2026 17:47
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berkoalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di DPRD Kabupaten Murung Raya meminta pemerintah daerah memperluas dukungan bagi pelaku usaha lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan daya saing dunia usaha.
Sikap itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP-Gerindra, Sutrisno, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026).
Menurut Sutrisno, pemerintah daerah perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi pengusaha lokal untuk berkembang melalui kemudahan akses investasi, pembinaan usaha, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha di daerah.
“Dukungan kepada pengusaha lokal harus menjadi perhatian karena mereka merupakan bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberadaan pelaku usaha lokal memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itu, pemerintah didorong menghadirkan kebijakan yang mampu memperkuat daya saing usaha lokal.
Selain mendorong pemberdayaan pengusaha daerah, Fraksi PPP-Gerindra juga meminta pemerintah lebih optimal menggali potensi pendapatan daerah. Menurut Sutrisno, pengelolaan sumber-sumber penerimaan harus dilakukan secara cermat agar mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
Fraksi tersebut juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi, terutama dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Pemerintah diminta menyederhanakan mekanisme pembayaran pajak sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.
Baca Juga:
“Pelayanan yang sederhana dan mudah akan meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah,” katanya.
Sutrisno menilai, kemudahan investasi dan penyederhanaan layanan perpajakan merupakan dua faktor yang dapat mempercepat aktivitas ekonomi di Kabupaten Murung Raya. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberi perhatian serius terhadap kedua aspek tersebut.
Dalam pandangan fraksinya, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menurut dia, opini WTP menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Meski demikian, capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan berbagai masukan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami mengapresiasi raihan opini WTP tersebut. Namun, pemerintah tetap perlu membuka ruang terhadap kritik dan saran masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Sutrisno menegaskan, kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya dipandang sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki pengelolaan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan DPRD dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembahasan lanjutan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Murung Raya.
Penulis : JMY/MAULANA K
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
