DPRD Kawal Usulan Pembangunan dari Tingkat Desa
Intim News
27 Januari 2026 13:56
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, digelar di kantor kecamatan setempat, Selasa, 27 Januari 2026. Forum ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis usulan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, unsur Forkopimcam, kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi perangkat daerah.
Sebelum Musrenbang dimulai, pemerintah daerah menyerahkan satu unit ambulans untuk masyarakat Kecamatan Laung Tuhup. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Rahmanto Muhidin.
Pelaksana Tugas Camat Laung Tuhup, Anwari, mengatakan usulan yang dibahas merupakan hasil Musrenbang desa dan kelurahan yang telah disepakati sebagai prioritas pembangunan.
“Usulan ini merupakan kebutuhan utama masyarakat dan diharapkan dapat direalisasikan,” ujarnya.
Rumiadi menilai Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah.
“Usulan yang disampaikan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” katanya.
Ia menegaskan DPRD akan mengawal program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor ekonomi lokal, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.
“DPRD siap memperjuangkan agar usulan prioritas ini masuk dalam program pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Rahmanto Muhidin menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar seluruh usulan pembangunan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Fokus pembangunan harus diarahkan pada ketahanan pangan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Melalui Musrenbang ini, pemerintah daerah berharap dapat menyusun rencana pembangunan yang lebih efektif dan efisien, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
(JMY/Maulana Kawit)
