DPRD Katingan Soroti Minimnya Akses Jalan ke Wilayah Terpencil

INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Sugianto, mendesak pemerintah daerah agar segera memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan di wilayah pelosok. Ia menilai kondisi jalan yang masih banyak rusak menjadi hambatan utama bagi mobilitas warga dan roda perekonomian daerah.

Menurut Sugianto, kerusakan jalan bukan hanya berdampak pada kenyamanan, tapi berimbas langsung terhadap layanan dasar masyarakat. Mulai dari distribusi kebutuhan pokok, akses pendidikan hingga layanan kesehatan disebutnya terganggu akibat infrastruktur yang belum memadai.

“Jalan itu jantungnya akses masyarakat. Kalau rusak, maka semua sektor terdampak—mulai dari harga sembako, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan,” kata Sugianto kepada beberapa awak media, Jumat (1/8/2025).

Politisi tersebut juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah yang masih terisolasi karena belum memiliki akses jalan yang layak. Ia meminta Pemda tidak hanya fokus pada perbaikan jalan yang sudah ada, tapi juga membuka jalur baru ke wilayah terpencil.

Baca Juga:

Gimmak Bulinga Pimpin BATAMAD Katingan Periode 2025–2030

“Sudah saatnya pemerintah eksekutif berani mengambil langkah konkret, bukan sekadar menunggu laporan. Wilayah-wilayah terpencil butuh akses agar tidak terus-menerus tertinggal,” tegasnya.

Sugianto menyebut, pembangunan jalan tidak bisa dilihat sebatas proyek fisik semata. Ia menekankan pentingnya fungsi sosial dari keberadaan jalan yang layak untuk menunjang seluruh aktivitas masyarakat.

Jika akses jalan rusak atau bahkan tidak tersedia, lanjutnya, dampaknya akan langsung dirasakan di lapangan. Mulai dari anak-anak yang kesulitan pergi ke sekolah, warga sakit yang tidak bisa cepat ditangani, hingga harga kebutuhan pokok yang melonjak karena sulit dijangkau.

Baca Juga:

Gimmak Bulinga Resmi Maju Calon Ketua BATAMAD Katingan

Ia pun memastikan akan terus mengawal isu infrastruktur dasar agar menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Menurutnya, hal ini penting untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Pembangunan itu bukan soal proyek besar, tapi soal keadilan akses. Infrastruktur dasar harus menjangkau semua lapisan, bukan hanya kawasan strategis,” pungkasnya.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Sekolah Garuda di Katingan Jadi Harapan Baru Dunia Pendidikan Daerah