DPRD dan Pemda Sinergi Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024
Intim News
8 September 2025 01:10
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna I masa sidang II DPRD Barito Utara, Senin (8/9/2025), di ruang sidang DPRD setempat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Turut hadir Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), asisten sekda, kepala perangkat daerah, anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Pj Bupati Indra Gunawan menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menyebut, pemerintah daerah telah menyerahkan laporan keuangan tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Kita bersyukur atas capaian ini, namun saya mengajak semua pihak untuk bekerja keras memperbaiki kekurangan sesuai rekomendasi BPK, agar di tahun mendatang Barito Utara bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Indra Gunawan.
Berdasarkan perhitungan, realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp2,79 triliun atau 105,81 persen dari target, sementara realisasi belanja sebesar Rp2,27 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran. Dengan demikian, APBD 2024 mencatat surplus Rp519,18 miliar.
Indra Gunawan juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menegaskan komitmen legislatif untuk terus mengawal pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel dan transparan.
“DPRD akan memberikan perhatian penuh dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD ini. Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga sehingga pelaksanaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Barito Utara,” tegas Mery.
Shp/Maulana Kawit
