INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah dalam menyinkronkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) dengan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sikap itu disampaikan dalam laporan terpisah terkait Rapat Koordinasi TJSLP yang berlangsung pada 12 November 2025.
Forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah, DPRD, dan perusahaan untuk menyamakan visi mengenai kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah. DPRD menilai bahwa penyelarasan kedua aspek itu dibutuhkan agar manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Dalam rapat itu, pembahasan diarahkan pada bagaimana CSR dapat mengisi ruang-ruang kebutuhan pembangunan yang belum sepenuhnya tercakup dalam anggaran daerah. Mekanisme ini diharapkan mendorong terciptanya program yang tidak hanya seremonial, tetapi memiliki dampak jangka panjang.
DPRD Barut menilai bahwa perusahaan memiliki peran strategis karena aktivitas mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, CSR dianggap sebagai sarana untuk menyeimbangkan aktivitas bisnis dengan tanggung jawab sosial.
Selain itu, optimalisasi PAD turut menjadi fokus pembahasan. Pemerintah daerah disebut perlu memperkuat sistem pendataan dan pemungutan agar potensi pendapatan tidak terabaikan. DPRD menyatakan siap mendukung kebijakan yang memperbaiki tata kelola penerimaan daerah.
Dalam konteks ini, sinergi CSR dan PAD dianggap saling melengkapi. CSR mendorong penguatan sektor sosial, sementara peningkatan PAD memberi ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur dan layanan publik.
DPRD memandang pendekatan tersebut penting agar pembangunan tidak bergantung pada satu sumber pembiayaan saja. Kombinasi kontribusi perusahaan dan peningkatan pendapatan daerah dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut laporan itu, sejumlah perusahaan yang hadir diberikan kesempatan menyampaikan evaluasi dan rencana kerja CSR mereka. Hal ini dipandang DPRD sebagai langkah positif untuk membangun transparansi dan akuntabilitas.
DPRD juga mengapresiasi kesediaan perusahaan untuk melakukan penyesuaian program sesuai arahan pemerintah daerah. Penyesuaian tersebut akan diformulasikan lebih teknis dalam pertemuan lanjutan.
Dalam pernyataannya, DPRD menegaskan komitmen untuk mengawasi implementasi kebijakan guna memastikan pelaksanaannya sesuai regulasi. Pengawasan dianggap krusial agar program benar-benar menyentuh sasaran yang membutuhkan.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya penyusunan peta jalan CSR di Barito Utara. Dokumen itu nantinya menjadi dasar perencanaan jangka panjang dalam kolaborasi pemerintah dan sektor swasta.
Forum juga menyinggung perlunya perusahaan melaporkan pelaksanaan CSR secara berkala. Laporan ini menjadi pijakan bagi pemerintah dan DPRD dalam merumuskan program prioritas berikutnya.
DPRD berharap sinkronisasi kebijakan ini dapat memperkuat kualitas pembangunan daerah. Dengan data yang akurat dan arah kebijakan yang jelas, manfaat pembangunan dapat diarahkan lebih tepat sasaran.
Pada bagian akhir laporan, ditegaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah, DPRD, dan perusahaan harus terus diperkuat agar Barito Utara mampu mempercepat pertumbuhan ekonominya. Sinergi disebut sebagai fondasi keberhasilan pembangunan ke depan.
Rapat tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi tahap kedua yang membahas teknis pelaksanaan CSR dan strategi optimalisasi PAD secara lebih terstruktur.
(Shp/Maulana Kawit)