Dorong Kepastian Lahan, Bupati Kobar Nurhidayah Hadiri Reses Komisi II DPR RI di Kalteng

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Komitmen memperbaiki tata kelola pertanahan kembali ditegaskan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN RI di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/04/2026). Bupati Kotawaringin Barat, Hj Nurhidayah, turut hadir dalam forum yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah tersebut.

Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai kepentingan dalam upaya menyatukan langkah kebijakan di sektor agraria dan tata ruang. Beragam persoalan yang selama ini menjadi tantangan, seperti kepastian hukum lahan, pelayanan pertanahan, hingga penataan wilayah, dibahas secara terbuka dan konstruktif.

Forum tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, mulai dari pimpinan Komisi II DPR RI, Wakil Menteri ATR/Waka BPN RI, hingga jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan kuatnya perhatian terhadap penyelesaian persoalan agraria di daerah.

Dalam kesempatan itu, Hj Nurhidayah menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. “Harmonisasi kebijakan dan komunikasi yang intens menjadi fondasi utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang kompleks,” tuturnya.

Baca Juga:

TNI AU Ikut Kawal Isu Pertanahan, Danlanud Iskandar Hadiri Reses Komisi II DPR RI di Kalteng

Menurutnya, pemerintah daerah siap mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mempercepat solusi yang selama ini dinantikan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pertemuan ini harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar wacana. Ia berharap seluruh pihak dapat bergerak cepat dalam menuntaskan persoalan agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

“Pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor agar penataan agraria berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.” jelas Agustiar.

Baca Juga:

Beruang Masuk Permukiman, Warga Amin Jaya Diminta Waspada

Penulis: Yusro
Editor: Andrian