Dislutkan Kalteng Percepat Legalisasi Kapal Nelayan

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) terus menggenjot upaya peningkatan pelayanan bagi para nelayan, khususnya dalam hal legalisasi kapal perikanan. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan pengukuran kapal secara masif sebagai dasar penerbitan dokumen resmi yang sah.

Kegiatan pengukuran kapal ini merupakan bentuk sinergi pelayanan terpadu yang digagas oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Kumai.

Dalam pelaksanaannya, UPT Pelabuhan Perikanan Kumai bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit.

Pelaksanaan pengukuran kapal tersebut digelar di lingkungan Pelabuhan Perikanan Kumai dan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, mulai dari 21 hingga 23 Agustus 2025.

Baca Juga:

Agustiar Sabran Temui Tokoh Dayak Kaltim, Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Adat

Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kumai, Aminudin, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tersebut, total sebanyak 41 kapal perikanan milik nelayan berhasil diukur.

Aminudin menegaskan, langkah terpadu ini sengaja dilakukan untuk mempermudah nelayan dalam melengkapi persyaratan legalitas kapal mereka.

“Dengan sinergi ini, pengurusan dokumen kapal bisa dilakukan lebih cepat, tepat, dan transparan,” jelasnya, Sabtu (23/8/2025).

Baca Juga:

April 2026: Inflasi 0,41 Persen, Daya Beli Petani Kalteng Menguat

Sementara itu, Kepala Dislutkan Kalteng, Sri Widanarni, saat dikonfirmasi terpisah menegaskan komitmen pihaknya untuk menjaga kepastian hukum dan keselamatan pelayaran bagi para nelayan.

Legalitas ini dipandang vital karena dokumen kapal yang sah tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga membuka akses nelayan terhadap berbagai program bantuan pemerintah.

“Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran nelayan akan pentingnya kepemilikan dokumen resmi, sekaligus membuka akses mereka terhadap berbagai program bantuan pemerintah,” ujar Sri Widanarni.

Baca Juga:

Konflik Lahan Ancam Buruh dan Masyarakat Adat, Pemprov Kalteng Siapkan Regulasi

Seluruh proses pengukuran berjalan lancar dan tertib berkat dukungan penuh dari komunitas nelayan setempat. Keberhasilan ini sekaligus memperlihatkan kinerja nyata pemerintah daerah dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan di Kalteng.

Penulis : Suhairi

Editor : Maulana Kawit

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Tampung Aspirasi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh, Janji Bawa ke Meja Gubernur