INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Untuk mensiasati agar anggaran program integrasi internet efisien, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Fajrurrahman dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertemuan itu dilangsungkan di aula Command Center Diskominfo. Rabu, 6 Oktober 2021
“Pertemuan ini kita berdiskusi dalam rangka memberikan pemahaman terkait program integerasi internet, sekaligus langkah awal menuju smart city. Kami mengumpulkan masukan-masukan dari setiap OPD yang kemudian disusun untuk diserahkan pada pimpinan. Minimal 2022 nanti kami berharap ada langkah-langkah efisiensi anggaran,” ungkap Kepala Diskominfo Koim, Multazam K Anwar
Menurutnya, saat ini belanja internet satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) masih dilakukan secara parsial atau masing-masing. Biaya yang dikeluarkan tiap SOPD bervariasi, dari sekitar Rp30 juta hingga mencapai Rp400 juta per tahun.
Sehingga, jika diakumulasikan jumlah itu dinilai sangat besar karena terdapat 30 SOPD di daerah ini. Hal ini dinilai sebuah pemborosan karena seharusnya bisa diefisiensikan dengan cara integrasi internet.
Selain biaya lebih murah, Multazam menyebut, banyak manfaat lain yang didapat jika dilakukan integrasi internet. Penggunaan internet akan lebih efektif sesuai kebutuhan, sehingga sisanya bisa dimanfaatkan untuk akses internet gratis bagi masyarakat untuk di tempat-tempat publik seperti taman kota hingga aula-aula desa.
Integrasi internet juga akan memudahkan program lain seperti integrasi layanan, data, koordinasi bahkan komunikasi dengan seluruh SOPD hingga ke kecamatan dan desa. Sebab pengiriman data akan lebih mudah, cepat dan akurat, bahkan bisa digunakan untuk rapat secara virtual karena pihak penyedia jasa layanan menyiapkan jaringan hingga menjangkau 17 kecamatan yang ada di kabupaten ini.
Manfaat lainnya, lanjut Multazam, yaitu akan memudahkan pengawasan seperti pemasangan CCTV atau kamera tersembunyi di lingkungan kantor hingga jalan raya untuk berbagai kepentingan publik.
