INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) H. Mariyanto meminta pemerintah daerah setempat untuk mendengar masukan kalangan masyarakat sipil yang peduli terhadap isu pendidikan.
“Isu pendidikan di tengah pandemi sangat luas dan kompleks. Diperlukan kejernihan, kehatian-hatian, tapi juga progresivitas, inovasi, dan kedisiplinan untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah di semua level bisa lebih proaktif menjemput bola dengan mengundang perwakilan masyarakat guna mendengarkan masukan dan ide mereka terkait proses belajar mengajar terbaik untuk anak didik di pandemi ini.
Ia juga menjelaskan, masalah pendidikan tidak bisa diselesaikan dan diserahkan kepada pemerintah saja. Menurutnya, semua elemen harus berkolaborasi serta bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini mulai dari dasar menengah sampai pendidikan tinggi.
“Saya rasa perlu sinergi antar lembaga seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, BUMN, perusahaan swasta, dan organisasi masyarakat untuk peduli dan mencari solusi bersama menghadapi opsi-opsi pengajaran terbaik untuk peserta didik, khususnya ketika opsinya adalah dimulai kembali pendidikan tatap muka,” jelas anggota dewan dari Fraksi PPP itu.
Meskipun demikian, untuk sejumlah daerah yang masih berkutat dalam zona merah maka opsinya tentunya adalah kelas jarak jauh atau online. Namun kelas online sekalipun pemerintah tetap harus mencari solusi agar akses dan kualitas belajar belajar tetap berlangsung baik.
“Jangan sampai kita kehilangan satu generasi terkait kualitas SDM yang berkarakter karena menurunnya kualitas, konsentrasi serta intensitas belajar-mengajar aktif. Inovasi pengajaran harus dilakukan, akses internet harus terjamin baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mariyanto juga berharap, jika pemerintah mengkhendaki memulai lagi kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di kelas. Maka ia menganjurkan untuk diterapkan secara ketat protokol kesehatan untuk di sekolah.
“Atau bisa juga dapat dilakukan secara bertahap bergelombang mengikuti perkembangan pandemi di suatu daerah tertentu. Karena tidak bisa disamakan untuk semua daerah dan semua peserta didik,”pungkasnya.
