INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat memastikan tidak akan ada pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menggantikan Sri Mulyani setelah pelantikannya. Kebijakan ini langsung mendapat sambutan positif dari Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, yang menyebut keputusan tersebut sebagai angin segar bagi pemerintah daerah.
“Mantap itu, senang lah dengan adanya kebijakan tersebut,” kata Edy saat ditemui di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Jumat (12/9).
Menurutnya, keputusan ini memberikan harapan baru bagi Pemprov Kalteng, yang selama ini merasa terbebani dengan pemangkasan anggaran pada APBN 2025.
Edy mengakui bahwa pemangkasan TKD pada tahun anggaran sebelumnya sangat berdampak terhadap jalannya pembangunan daerah. Salah satu sektor yang merasakan dampak paling signifikan adalah sektor infrastruktur jalan, di mana sejumlah proyek prioritas terpaksa ditunda akibat berkurangnya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
“Kalau jalan sebagian besar memang dari APBD, tapi karena harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat, kita lakukan efisiensi sehingga ada penundaan,” jelasnya.
Meski demikian, Edy menegaskan bahwa Pemprov Kalteng tetap berusaha menjaga kelanjutan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menambahkan, meskipun kemandirian fiskal daerah kini mulai didorong, banyak kabupaten/kota di Kalteng yang masih sangat bergantung pada dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Oleh karena itu, kebijakan pemulihan TKD menjadi kabar baik, karena akan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan mengulangi kebijakan pemotongan TKD pada tahun anggaran 2026. “Apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak, itu masih kita hitung. Yang jelas, pemotongan tidak akan ada lagi,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9).
Purbaya juga menyatakan bahwa fokus pemerintah ke depan adalah meningkatkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk memastikan distribusi TKD berjalan lebih efektif.
“Yang terpenting, serapan anggaran harus lebih baik dan manajemen kas diperkuat,” ucap Purbaya, menekankan pentingnya perbaikan tata kelola anggaran agar sistem keuangan nasional tetap terjaga dan belanja daerah dapat terserap secara optimal.
Edy Pratowo menyambut optimisme tersebut dengan mengatakan bahwa pembangunan di Kalteng dapat kembali berjalan lebih maksimal. “Selama ini kita fleksibel menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Kalau sekarang dana transfer tidak lagi dipangkas, tentu akan sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan,” kata Edy.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus terjalin dengan baik agar pelaksanaan program pembangunan dapat kembali normal seperti sebelum adanya pemangkasan TKD. “Semoga dengan kebijakan ini, pembangunan di Kalteng bisa lebih optimal dan manfaatnya makin dirasakan masyarakat,” pungkas Edy.
Dengan kepastian ini, Pemprov Kalteng mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan penggunaan anggaran pada tahun depan. Edy menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menyesuaikan program-program strategis sesuai dengan arahan pemerintah pusat demi menjaga kesinambungan pembangunan di Kalteng.
