Dana Kebencanaan Kobar Terpangkas Rp4 Miliar, Pemkab Harus Perketat Penggunaan Anggaran
Intim News
5 September 2026 17:58
.
3 menit membaca
PANGKALAN BUN – Kebijakan efisiensi anggaran membuat ruang fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, untuk penanganan bencana ikut menyempit. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sebelumnya disiapkan Rp7 miliar kini dipangkas Rp4 miliar menjadi hanya Rp3 miliar dalam perubahan APBD 2026.
Pemangkasan lebih dari separuh anggaran tersebut terjadi setelah transfer dari pemerintah pusat kepada daerah mengalami pengurangan. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan prioritas penggunaan dana, terutama ketika kebutuhan penanganan bencana dapat meningkat sewaktu-waktu.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kobar Syahrudin mengatakan penyesuaian BTT tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Meski nilainya berkurang, dana tersebut tetap disiapkan untuk menghadapi kebutuhan kebencanaan di daerah.
“BTT tahun 2026 ini sebesar Rp3 miliar. Kemudian saat ini proses pencairan dari usulan BPBD Kobar dan Dinsos Kobar sebesar Rp1 miliar,” kata Syahrudin, Sabtu (5/9/2026).
Pencairan Rp1 miliar itu diajukan BPBD dan Dinas Sosial Kobar untuk mendukung penanganan bencana, termasuk karhutla yang masih menjadi salah satu persoalan serius di wilayah tersebut. Kebutuhan operasional pemadaman, patroli, personel dan logistik menjadi bagian yang harus diperhitungkan dengan anggaran yang kini lebih terbatas.
Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Kobar tidak bisa lagi mengandalkan BTT sebesar alokasi awal. Jika kebutuhan penanganan meningkat, pemerintah daerah harus mencari skema lain agar operasi tanggap darurat tetap berjalan tanpa mengganggu kebutuhan belanja lainnya.
Syahrudin mengatakan pemerintah masih memiliki opsi melakukan relokasi anggaran apabila BTT Rp3 miliar nantinya tidak mencukupi. Langkah tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan perkembangan kebutuhan di lapangan.
“Jika nanti memang tidak mencukupi, akan dilakukan relokasi lagi. Tapi mudah-mudahan tercukupi,” ujarnya.
Efisiensi anggaran juga diimbangi dengan pengerahan personel lintas SKPD untuk memperkuat penanganan karhutla. Sesuai instruksi Bupati Kobar, masing-masing SKPD mengirimkan dua personel untuk bergabung dengan Tim Satgas Darurat Karhutla.
Dari 36 SKPD yang ada di Kobar, sekitar 70 personel dapat diperbantukan setiap hari. Pengerahan tersebut menjadi bentuk gotong royong lintas perangkat daerah agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi kekuatan penanganan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kobar Samuel melaporkan realisasi anggaran penanganan karhutla telah mencapai sekitar Rp733,4 juta. Untuk Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla, pagunya Rp551,8 juta dengan realisasi Rp441,4 juta, sedangkan Pemadaman Darat memiliki anggaran Rp273,5 juta dengan realisasi Rp212,8 juta. Adapun Pelatihan Relawan/Masyarakat Peduli Api (MPA) sebesar Rp79,2 juta telah terealisasi seluruhnya.
Dengan BTT yang turun dari Rp7 miliar menjadi Rp3 miliar, Pemkab Kobar kini dituntut semakin ketat menentukan skala prioritas. Pemerintah berharap penanganan karhutla dan bencana lainnya tetap maksimal melalui efisiensi penggunaan anggaran, pengerahan personel, dukungan logistik, serta bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat bila kebutuhan di lapangan terus meningkat.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
