Bursa Calon Sekda Kalteng Menghangat, Pengamat Dorong Segera Tetapkan Pejabat Definitif
Ahmad Suhairi
21 Januari 2026 14:52
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah nama pejabat tinggi pratama mulai ramai dibicarakan dan dinilai memiliki peluang menduduki jabatan birokrat tertinggi di Bumi Tambun Bungai.
Beberapa nama yang kerap disebut antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul, Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining, serta Hilman yang baru dimutasi dari Kalimantan Selatan (Kalsel). Selain itu, sejumlah pejabat daerah lainnya juga disebut masuk dalam radar calon Sekda Kalteng.
Pengamat kebijakan pemerintahan, Suprayitno, menilai nama-nama tersebut memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk mengemban jabatan strategis tersebut.
“Dengan latar belakang dan pengalaman birokrasi yang panjang, sejauh ini mereka layak dipertimbangkan menjadi Sekda Kalteng,” ujarnya, Rabu, 21 Januari 2026.
Menurutnya, jabatan Sekda tidak cukup hanya diisi oleh sosok yang paham urusan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, Sekda harus mampu menjadi penghubung antara kebijakan politik kepala daerah dengan kerja teknis birokrasi.
“Gubernur tentu membutuhkan figur yang bisa menerjemahkan visi dan misi ke dalam kerja birokrasi. Harus sejalan dan harmonis agar arah pembangunan bisa berjalan,” jelasnya.
Suprayitno yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya menilai, keselarasan tersebut menjadi kunci agar program-program prioritas daerah dapat dieksekusi dengan baik.
Ia juga menyoroti pentingnya segera menetapkan Sekda definitif di Kalteng. Pasalnya, posisi tersebut sudah cukup lama diisi oleh Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt).
“Menurut saya, Sekda definitif itu sangat penting dan sudah mendesak. Jangan terlalu lama diisi Plt,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini terus berlarut, akan ada dampak pada tata kelola pemerintahan daerah. Salah satunya adalah terbatasnya ruang gerak dalam pengambilan keputusan strategis.
“Plt itu kewenangannya terbatas. Ini bisa mengganggu fleksibilitas dalam mengambil keputusan penting,” katanya.
Padahal, kata Suprayitno, Kalteng saat ini menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan langkah cepat dan tegas dari jajaran birokrasi.
“Tantangan pembangunan sekarang butuh eksekusi yang kuat. Itu hanya bisa maksimal kalau Sekdanya definitif dan punya kewenangan penuh,” tambahnya.
Ia berharap proses penetapan Sekda Kalteng dapat segera dilakukan agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan program pembangunan bisa dilaksanakan tanpa hambatan birokrasi.
“Power Sekda definitif sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mengeksekusi program-program prioritas di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
