Belanja Pegawai Membengkak, PKB Minta Pemda Katingan Lebih Cermat
Bitro
15 Agustus 2025 02:59
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Katingan menyoroti pos belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang dinilai memakan porsi besar dari total belanja daerah.
Fraksi meminta penghitungan lebih cermat agar anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Juru Bicara Fraksi PKB, Alfriyano, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat paripurna DPRD, Rabu, 13 Agustus 2025.
“Penghitungan belanja pegawai harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Jangan sampai ada pembengkakan anggaran yang tidak jelas peruntukannya,” ujarnya.
Menurut Alfriyano, belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan, hingga pengeluaran lain untuk aparatur sipil negara (ASN). Transparansi, kata dia, menjadi kunci agar publik memahami alokasi anggaran secara rinci.
“Masyarakat berhak tahu ke mana uang daerah dialokasikan,” ujarnya.
Dokumen keuangan daerah menunjukkan belanja operasi yang mencakup belanja pegawai mencapai Rp984,181 miliar pada 2024, atau lebih dari separuh total belanja daerah. Belanja modal tercatat jauh lebih kecil, yakni Rp374,195 miliar.
Dari sisi kepegawaian, tercatat 3.371 PNS bekerja di lingkungan Pemkab Katingan, dengan mayoritas berpendidikan S1 dan S2. Dinas Pendidikan menjadi institusi dengan jumlah PNS terbanyak, yakni 1.612 orang. Angka ini menunjukkan sebagian besar anggaran belanja pegawai terserap di sektor pendidikan.
PKB mendorong evaluasi berkala terhadap pos belanja pegawai. Langkah ini diharapkan dapat menemukan ruang efisiensi tanpa mengurangi hak-hak ASN.
“Kami tidak menginginkan penghematan yang merugikan pegawai, tetapi efisiensi yang lahir dari perencanaan yang tepat,” kata Alfriyano.
Selain itu, pembaruan data kebutuhan pegawai dianggap penting untuk menghindari risiko penganggaran ganda atau penempatan yang tidak seimbang dengan beban kerja.
Kritik ini disampaikan di tengah pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Data menunjukkan pendapatan daerah tahun lalu sebesar Rp1,568 triliun, dengan Rp1,456 triliun berasal dari transfer pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp68,168 miliar.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2024 juga tak luput dari perhatian. PKB meminta agar SILPA digunakan untuk program prioritas yang mendesak pada tahun anggaran berikutnya.
“Prinsipnya, anggaran harus bekerja untuk masyarakat, bukan sekadar menjadi angka di laporan,” ujarnya.
Meski memberi catatan kritis, PKB tetap mendukung penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah. Namun, fraksi mengingatkan agar janji perbaikan tata kelola anggaran dibuktikan dengan tindakan nyata di lapangan.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
