Bebie Dorong Perlindungan Pekerja dan Iklim Investasi Berjalan Seimbang
Intim News
4 Agustus 2026 11:21
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, meminta pemerintah daerah, perusahaan, dan pekerja menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan investasi. Menurut dia, dua kepentingan tersebut dapat berjalan beriringan jika komunikasi antarpihak dibangun secara terbuka.
Bebie mengatakan pertumbuhan dunia usaha tidak semestinya mengabaikan hak pekerja. Sebaliknya, perlindungan terhadap tenaga kerja juga perlu ditempatkan dalam kerangka menciptakan hubungan industrial yang sehat dan mendukung keberlanjutan usaha.
“Hubungan yang harmonis antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja harus terus dijaga. Dengan komunikasi yang baik, iklim investasi akan semakin kondusif, hak-hak pekerja terlindungi, dan dunia usaha di Murung Raya dapat berkembang secara sehat,” kata Bebie, Selasa, 4 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Bebie menanggapi imbauan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya kepada perusahaan agar lebih aktif melaporkan kondisi ketenagakerjaan. Pemerintah daerah juga mendorong perusahaan memperkuat koordinasi terkait persoalan tenaga kerja.
Menurut Bebie, langkah tersebut penting untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan secara lebih akurat. Data dan laporan dari perusahaan dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah pembinaan serta pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Ia menilai komunikasi yang teratur antara perusahaan dan pemerintah dapat mencegah persoalan hubungan industrial berkembang menjadi konflik. Persoalan yang muncul lebih awal, kata dia, akan lebih mudah diselesaikan jika dibicarakan melalui mekanisme dialog.
Bebie memahami bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat memengaruhi intensitas pengawasan langsung terhadap perusahaan. Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh mengurangi perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan pekerja.
“Fungsi pembinaan dan pengawasan tetap harus berjalan optimal. Jika pengawasan lapangan terbatas, maka komunikasi, koordinasi, pelaporan, dan pemanfaatan data ketenagakerjaan harus semakin diperkuat,” ujarnya.
Karena itu, Bebie meminta perusahaan yang beroperasi di Murung Raya lebih proaktif memenuhi kewajiban administratif. Salah satunya dengan menyampaikan laporan ketenagakerjaan secara berkala kepada pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang.
Menurut dia, laporan tersebut bukan sekadar kewajiban administratif. Informasi mengenai tenaga kerja dibutuhkan untuk memetakan kondisi dunia kerja, termasuk kebutuhan pembinaan, perlindungan pekerja, serta potensi persoalan yang perlu segera ditangani.
Bebie juga mendorong perusahaan membuka ruang komunikasi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Setiap persoalan yang menyangkut pekerja sebaiknya disampaikan sejak awal agar dapat dicari penyelesaian sebelum menimbulkan perselisihan yang lebih besar.
“Jangan menunggu persoalan muncul baru dilakukan komunikasi. Lebih baik setiap potensi masalah dibicarakan sejak awal dan dicari jalan keluarnya bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, Bebie meminta pemerintah daerah tetap memaksimalkan pembinaan perusahaan meski menghadapi keterbatasan anggaran. Sosialisasi regulasi, forum koordinasi, dan pertemuan dengan pelaku usaha dapat menjadi sarana untuk menjaga hubungan industrial tetap berjalan baik.
Ia menilai kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan bukan hanya memberikan perlindungan kepada pekerja. Kepastian terhadap aturan juga penting bagi perusahaan karena dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
“Perusahaan membutuhkan iklim usaha yang kondusif, sementara pekerja membutuhkan kepastian atas hak dan perlindungannya. Keduanya harus berjalan beriringan agar pembangunan ekonomi daerah dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” pungkas Bebie.
Penulis : JMY/Maulana K
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
