INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, menegaskan pentingnya peran media dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Pernyataan tersebut disampaikannya seusai rapat bersama anggota DPRD Kalteng di Palangka Raya, Selasa (9/9).
Anang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, informasi yang tepat dan mudah dipahami sangat dibutuhkan agar masyarakat menyadari bahwa pajak adalah instrumen vital yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Ia berharap media dapat menjelaskan kepada publik bahwa seluruh pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pelayanan dan fasilitas publik.
“Saya berharap teman-teman wartawan menjelaskan kepada masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan itu kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk layanan seperti jalan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan,” ujar Anang.
Anang menambahkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya bergantung pada regulasi dan kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat memaksa masyarakat untuk membayar pajak, sehingga edukasi publik menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
“Membayar pajak itu soal kesadaran. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin meningkat PAD kita. Kami tidak bisa memaksa masyarakat untuk membayar pajak. Edukasi adalah kunci untuk mewujudkan itu,” katanya.
Anang juga menegaskan bahwa seluruh setoran pajak, termasuk pajak dari sektor bahan bakar minyak (BBM) dan alat berat, langsung masuk ke kas daerah tanpa melalui perantara. Menurutnya, seluruh transaksi pajak dilakukan melalui sistem perbankan, yang memungkinkan pengawasan dan transparansi yang lebih baik.
“Orang bayar pajak itu langsung masuk ke kas daerah. Saya tidak lihat uangnya, hanya laporannya,” tegas Anang, menanggapi keraguan tentang potensi korupsi dalam pengelolaan pajak daerah.
Selain pentingnya edukasi, Anang juga meminta media dan masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi potensi kebocoran pajak di lapangan. Ia menilai kontrol publik yang lebih kuat akan meningkatkan efisiensi penerimaan pajak daerah dan mempersempit peluang pelanggaran.
“Untuk pajak BBM, coba lihat nanti, ada tidak yang angkut BBM tapi tidak bayar pajak. Kalau ada, itu yang harus dikejar. Viralkan. Kami sangat mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini,” ujarnya.
Anang menekankan bahwa Bapenda Kalteng terus berupaya memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam proses pembayaran pajak. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem digital, ia berharap proses pembayaran dapat lebih mudah, cepat, dan transparan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dapat mempercepat upaya peningkatan PAD dan mendukung pembangunan Kalimantan Tengah. “Dengan partisipasi bersama, manfaat pajak akan semakin dirasakan luas oleh seluruh lapisan masyarakat, dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal,” pungkas Anang.
Penulis: Redha
Editor: Andrian