APBD Barito Utara Tertekan, Pemkab Dorong Peran Dunia Usaha
Intim News
12 November 2025 14:26
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Kabupaten Barito Utara tengah menghadapi tekanan fiskal menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Muhlis, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barito Utara mengalami pengurangan sekitar Rp1,2 miliar akibat penurunan dana transfer tersebut.
“APBD Barito Utara terpangkas kurang lebih Rp1,2 miliar. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan,” kata Muhlis saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Rabu (12/11).
Menurut Muhlis, rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk merespons keterbatasan fiskal dengan memperkuat sinergi bersama dunia usaha. Kegiatan tersebut digelar atas arahan Bupati Barito Utara dan telah mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah.
Ia menilai keterlibatan sektor swasta melalui program TJSL menjadi semakin penting di tengah berkurangnya ruang fiskal pemerintah daerah. Kontribusi dunia usaha diharapkan mampu membantu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Meski menghadapi tantangan, Muhlis menyebut kondisi keuangan Barito Utara masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain. Namun demikian, sektor infrastruktur tetap menjadi bidang yang paling terdampak akibat pemangkasan anggaran.
“Berkat upaya dan perjuangan Bapak Bupati, beberapa program strategis di tingkat nasional masih dapat kita dorong agar terealisasi dalam APBD 2026 mendatang,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Sekda juga menegaskan perlunya kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan perusahaan terkait pelaksanaan TJSL serta kontribusi terhadap peningkatan PAD, agar pelaksanaannya lebih terarah, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai bentuk keseriusan, Muhlis turut melakukan pengecekan kehadiran perwakilan dunia usaha, baik dari sektor perbankan maupun perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Barito Utara.
Rapat koordinasi ini dihadiri Ketua DPRD Barito Utara, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Barito Utara, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perusahaan dan perbankan, serta tokoh masyarakat, adat, agama, dan pemuda.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap terbangun komitmen bersama antara pemkab dan dunia usaha untuk memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah demi keberlanjutan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Barito Utara.
(SHP/Andrian)
Berita Rekomendasi
