INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Muhammad Isro Wahyudin, yang akrab disapa Bang Wahyu, kembali menyoroti layanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya terkait program Universal Health Coverage (UHC).
Dia mendesak Dinas Kesehatan Kobar untuk mencari terobosan agar alur administrasi dalam pendaftaran program UHC tidak terlalu rumit, demi memastikan akses layanan kesehatan yang lebih mudah bagi masyarakat.
Menurut Bang Wahyu, meskipun program UHC di Kabupaten Kobar sudah berjalan baik, prosedur birokrasi yang berbelit masih menjadi kendala utama. “Penerapan UHC di Kobar ini sebenarnya sudah bagus, tetapi alur untuk mendapatkan hak layanan kesehatan dalam program ini terlalu panjang. Ini yang harus dievaluasi agar tidak menyulitkan masyarakat,” ungkap Bang Wahyu saat ditemui di Kantor DPRD Kobar pada Rabu (30/10).
Ia menjelaskan, banyak masyarakat di Kobar yang belum sepenuhnya memahami program UHC, sehingga anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah daerah belum terserap secara maksimal. “Padahal UHC ini jelas peruntukannya untuk masyarakat. Dana sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan agar lebih sederhana dan mudah diakses,” tambahnya.
Bang Wahyu menyoroti bahwa beberapa masyarakat, terutama mereka yang tinggal di desa-desa terpencil, mengalami kesulitan saat hendak mendaftarkan diri untuk mendapatkan hak UHC. “Bayangkan saja, masyarakat dari pedalaman yang tidak terbiasa dengan proses administrasi, masih harus melalui alur yang cukup ribet dan panjang. Tidak seharusnya mereka dilempar sana-sini hanya untuk mendapatkan hak kesehatan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ia berharap agar Dinas Kesehatan dan pihak terkait bisa melakukan evaluasi terhadap alur ini. “Kalau memang bisa disederhanakan, kenapa tidak dilakukan? Harus ada upaya untuk memotong alur administrasi, supaya masyarakat lebih mudah mengakses hak kesehatannya tanpa harus repot,” imbuh Bang Wahyu.
Politisi dari Partai Gerindra ini juga menambahkan bahwa penting bagi masyarakat untuk merasa bahwa program UHC ini benar-benar memberikan manfaat. “Kita tidak ingin ada kesan bahwa untuk mendapatkan hak penerima UHC ini sangat sulit. Kalau begitu, program UHC ini belum bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bang Wahyu menyarankan agar pihak Dinas Kesehatan menempatkan petugas dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Sosial maupun BPJS di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini diharapkan bisa membantu masyarakat, terutama mereka yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan, agar tidak perlu berpindah-pindah hanya untuk melengkapi berkas administrasi UHC.
“Kasihan kalau keluarga pasien harus bolak-balik mengurus administrasi sementara mereka sedang dalam situasi darurat. Pak Presiden sendiri sudah menginstruksikan agar daerah tidak mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan publik,” ujar Bang Wahyu, mengingatkan instruksi dari Presiden RI terkait kemudahan layanan kesehatan.
Selain itu, Bang Wahyu juga mendorong agar pihak Puskesmas aktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang program UHC ini. Menurutnya, sosialisasi yang intensif dapat membantu masyarakat lebih memahami prosedur dan manfaat dari program UHC, sehingga partisipasi masyarakat meningkat dan penyerapan anggaran bisa lebih maksimal.
“Petugas kesehatan di Puskesmas perlu membantu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai hanya mereka yang di perkotaan saja yang tahu tentang program ini. Warga di pedalaman pun berhak mendapatkan pelayanan yang sama,” ujar Bang Wahyu.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan mendukung penuh pengalokasian anggaran untuk program UHC ini, karena menurutnya, program ini adalah salah satu langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “UHC ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga tentang keadilan akses bagi semua masyarakat, baik di kota maupun di desa-desa terpencil,” tuturnya.
Sebagai langkah lanjutan, Bang Wahyu mengungkapkan bahwa Komisi A DPRD Kobar akan melakukan pertemuan evaluasi dengan berbagai pihak terkait yang terlibat dalam program UHC ini. Harapannya, pertemuan ini dapat menghasilkan solusi dan perbaikan yang nyata dalam sistem layanan UHC, sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat dari program ini tanpa harus menghadapi kerumitan administrasi yang berlebihan.
“Kami ingin memastikan bahwa program UHC ini berjalan dengan baik di lapangan. Komisi A akan terus memantau pelaksanaannya, dan jika ada kendala, kami akan berupaya mencari solusi bersama pihak-pihak terkait,” ungkap Bang Wahyu.
Di akhir pernyataannya, Bang Wahyu mengimbau masyarakat Kobar untuk tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan yang telah dijamin pemerintah melalui program UHC. “Jangan takut untuk berobat. Pemerintah daerah sudah menanggung biaya kesehatan bagi masyarakat. Jika ada yang sakit dan butuh perawatan, silakan datang ke rumah sakit, karena semuanya sudah ditanggung,” katanya meyakinkan masyarakat.
Bang Wahyu menegaskan bahwa program UHC ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, dan pihak DPRD siap mendukung penuh agar program ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kobar tanpa terkecuali.
Penulis : Yusro
Editor : Maulana Kawit
