INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, melakukan soft launching dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) antara Pemprov Kalteng dan PT Bank Kalteng. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bappedalitbang Provinsi pada Senin, 12 Februari 2024.
Dalam sambutan tertulis yang disampaikan Wakil Gubernur, Gubernur H. Sugianto Sabran menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menekankan pentingnya peralihan dari metode pembayaran tunai ke metode nontunai, khususnya melalui penggunaan kartu kredit pemerintah daerah.
“Tujuan utama inisiatif ini adalah mendorong digitalisasi pembayaran, mengurangi volume uang tunai di birokrasi Pemprov Kalteng, serta memitigasi peluang praktik korupsi,” ujar Wakil Gubernur.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa penerapan kartu kredit ini akan memberdayakan seluruh pengelola anggaran di lingkungan Pemprov Kalteng untuk memahami proses administrasi keuangan secara menyeluruh.
“Kami berharap inisiatif ini dapat meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, mempercepat pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalteng,” tutupnya.
Kepala BKAD Kalteng, Syahfiri, menjelaskan bahwa acara ini juga mencakup Bimbingan Teknis Implementasi Penerapan Modul Administrasi SIPD RI. Pelatihan ini bertujuan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas administrasi keuangan.
“Pelatihan ini diharapkan membantu peserta memahami alur administrasi keuangan secara lebih baik sebelum memanfaatkan aplikasi SIPD RI,” jelas Syahfiri.
Acara yang berlangsung hingga 13 Februari 2024 ini melibatkan 350 peserta dari berbagai perangkat daerah.
Plt Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Horas Maurits Panjaitan, yang hadir secara daring, menyatakan bahwa kartu kredit pemerintah daerah mendorong pembelian produk lokal melalui e-katalog dan UMKM.
“Inisiatif ini memastikan dana pemerintah tetap berada di Kalteng, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Terkait aplikasi SIPD, Horas menjelaskan bahwa platform ini merupakan upaya transformasi digital untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan.
Turut hadir dalam acara ini Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, Plt Direktur Utama PT Bank Kalteng, Marzuki, serta peserta Bimtek dari berbagai instansi.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
