Wagub Kalteng Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah
Intim News
17 Desember 2025 09:57
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki Bumi Tambun Bungai.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo mengatakan, dukungan kebijakan dan penganggaran dari pemerintah pusat menjadi penting, terutama di tengah tantangan geografis dan keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Edy saat menerima Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VII DPR RI Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin, 15 Desember 2025.
Edy mengatakan Kalimantan Tengah memiliki potensi besar di sejumlah sektor strategis, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, ekonomi kreatif, hingga pariwisata.
Namun, menurut dia, potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal tanpa adanya kebijakan yang saling mendukung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Dalam kondisi apa pun, kami tetap berkomitmen mendukung Asta Cita Bapak Presiden dan memastikan program-program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Edy.
Di sektor UMKM, Kalimantan Tengah memiliki sejumlah produk yang tumbuh dari kearifan lokal masyarakat Dayak. Kerajinan getah nyatu, anyaman rotan dan bambu, kain benang bintik, hingga produk olahan pangan lokal menjadi bagian dari potensi ekonomi yang dinilai masih dapat dikembangkan.
Edy menilai produk-produk tersebut memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas apabila didukung dengan pembinaan, regulasi, akses permodalan, serta penguatan pemasaran.
Selain UMKM, ia juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor industri melalui hilirisasi sumber daya alam.
Menurut Edy, kekayaan alam Kalimantan Tengah perlu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah. Hilirisasi, kata dia, bukan hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi ketergantungan terhadap penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah.
Baca Juga:
Potensi lain yang turut menjadi perhatian adalah sektor pariwisata. Kalimantan Tengah memiliki kekayaan alam dan budaya yang menjadi daya tarik, termasuk keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau.
Pengembangan sektor tersebut, menurut Edy, membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, promosi, hingga pengelolaan destinasi secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menghadapi tantangan besar akibat luas wilayah yang membutuhkan dukungan infrastruktur dan pelayanan publik dalam skala yang tidak kecil.
Edy mengatakan kondisi tersebut menjadi semakin menantang dengan keterbatasan fiskal daerah. APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Meski demikian, ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah, kata Edy, tetap akan memprioritaskan program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.
Karena itu, kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI diharapkan tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga membuka ruang sinkronisasi kebijakan dan dukungan yang lebih konkret dari pemerintah pusat.
Edy berharap kolaborasi pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan sektor UMKM, industri, ekonomi kreatif, dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru Kalimantan Tengah.
“Potensi yang dimiliki daerah perlu didukung bersama agar benar-benar dapat memberikan dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Editor: Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
