Wacana Pilkada Lewat DPRD Menguat, Fraksi DPR Saling Berseberangan
Intim News
23 Desember 2025 1:22 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Wacana usulan Partai Golkar agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD menuai beragam respons dari fraksi-fraksi di DPR RI. Sejumlah partai menyatakan dukungan, sementara lainnya meminta kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut diambil.
Fraksi PDI Perjuangan menilai usulan pilkada tidak langsung perlu dikaji secara komprehensif dan tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik sesaat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan perubahan sistem pilkada harus mampu menjawab akar persoalan demokrasi di daerah.
“Wacana menggeser pilkada langsung menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD perlu dikaji mendalam, jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat,” kata Said dalam keterangannya, Senin (22/12).
Menurut Said, pilkada melalui DPRD tidak serta-merta menjawab persoalan mahalnya ongkos politik. Ia menilai anggapan tersebut sebagai kesimpulan yang terlalu cepat tanpa menyentuh masalah utama.
Ia menegaskan, solusi utama terhadap tingginya biaya pilkada seharusnya ditempuh melalui pembenahan sistem penegakan hukum pemilu, khususnya terhadap praktik politik uang.
“Kita berbusa-busa menyampaikan biaya pilkada langsung mahal, tetapi kita tidak membenahi sistem penegakan hukumnya,” ujarnya.
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan terhadap usulan pilkada tidak langsung. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan penting.
Menurut Viva, kebijakan itu harus disepakati seluruh fraksi di DPR dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ia juga menekankan bahwa UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit mewajibkan pilkada dilakukan secara langsung.
“UUD hanya memerintahkan kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945,” kata Viva.
Ia menambahkan, Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan frasa “dipilih secara demokratis” sebagai open legal policy, sehingga mekanismenya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.
Dukungan serupa disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan gagasan pilkada tidak langsung telah lama diusulkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Usulan tersebut, kata Daniel, dimaksudkan untuk menekan tingginya ongkos politik dalam pelaksanaan pilkada langsung.
“Ini ide lama Cak Imin dan sudah diusulkan PKB bahkan sebelum pilkada kemarin. Mengingat biaya pilkada yang sangat besar, saya rasa memungkinkan dijalankan sebagai perbaikan sistem pemilu,” ujarnya.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan masih mencermati dinamika dan aspirasi publik terkait wacana pilkada melalui DPRD. Ketua Umum PPP Mardiono menegaskan partainya akan mengikuti suara rakyat dalam menentukan sikap.
“Setiap kebijakan politik harus mengacu pada realitas suara rakyat,” kata Mardiono usai membuka Musyawarah Wilayah PPP Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (22/12).
Ia mengungkapkan, di masyarakat berkembang berbagai pandangan, termasuk aspirasi agar pilkada dikembalikan pelaksanaannya melalui DPRD di daerah.
PPP juga menyoroti secara khusus mekanisme pemilihan kepala daerah tingkat provinsi. Menurut Mardiono, posisi provinsi sebagai keterwakilan pemerintah pusat masih membuka ruang kajian apakah gubernur dipilih DPRD atau ditunjuk pemerintah pusat.
“Untuk provinsi masih kami bahas, apakah dipilih DPRD provinsi atau menjadi kewenangan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
