USAID ERAT Gelar Lokakarya Kondisi Eksisting Akses pada Informasi PPID Melawi

Syarif Nurul Hidyatullah 22 September 2022 10:24 pm . 3 min read

USAID ERAT Gelar Lokakarya Kondisi Eksisting Akses pada Informasi PPID Melawi

Suasana Lokakarya Kondisi Eksisting Akses pada Informasi Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Melawi. (Istimewa)

INTIMNEWS.COM, NANGA PINOH –Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development/USAID) Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi mengelar kegiatan Lokakarya Kondisi Eksisting Akses pada Informasi Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Melawi.

“Lokakarya ini bertujuan agar warga Indonesia dapat menerima manfaat dari pemerintahan daerah yang efektif melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik di daerah. Tujuan tersebut akan dicapai melalui tiga hasil antara lain Keselarasan kebijakan nasional dan daerah yang lebih baik, Peningkatan kinerja pelayanan publik dan Alokasi dan penggunaan anggaran yang lebih baik,” ungkap Padli, Koordinator Distrik Fasilitator USAID ERAT Melawi.

Lokakarya ini merupakan rangkaian pendampingan dukungan teknis USAID kepada Pemerintah Kabupaten Melawi dalam program ERAT (Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Kuat). USAID ERAT merupakan program kerjasama pemerintah Amerika Serikat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan tata kelola daerah.

Kata Padli, dalam kajian tata kelola pemerintahan dan layanan public di Kalbar, terutama pada potret kolaboratif multi stakeholder, perbaikan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan public cenderung membaik.

Dibuka dengan penjelasan terkait dengan rangkaian kegiatan dua hari kedepan terkait dengan pelaksanaan lokakarya Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Penanganan Stunting Kabupaten Melawi.

Baca Juga:

Perkuat Silaturahmi, DPD POM Melawi Bagikan Bingkisan Lebaran untuk Pengurus

“Program ERAT merupakan antara Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Bersama United StatesAgency forInternational Development (USAID) yang bertujuan memberikan manfaat dari aspek Tata Kelola local yang efektif melalui koherensi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan kinerja pemberi layanan dan alokasianggaran yang lebih efektif,” ujarnya.

Dalam lokakarya yang digelar selama dua hari 21-22 September 2022 di Hotel Cantika Nine & Day Nanga Pinoh menghadirkan narasumber yang ahli di bidang tersebut dan pesertanya para OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Melawi.

Kegiatan yang selalu mengedepankan protokol kesehatan itu juga dibuka langsung oleh Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa.

Melalui sambutannya, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menyampaikan keterbukaan informasi publik harus dilakukan oleh pemerintah, karena menurutnya publik juga berhak tau apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Hal ini juga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Baca Juga:

TPID Melawi Pantau Stok dan Harga Pangan Jelang Idul Fitri

“Di era keterbukaan informasi seperti saat ini merupakan suatu kewajiban seiring teknologi informasi yang terus berkambang. Keterbukaan informasi terselenggara dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparani serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Melawi berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi mengingat pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Keterbukaan Informasi harus bisa dilaksanakan sampai tingkat Kecamatan, bahkan Desa. Saat ini juga, Pemerintah Daerah sedang membangun 105 tower di seluruh wilayah Kabupaten Melawi sehingga akses informasi kepada masyarakat diharapkan dapat lebih mudah diperoleh,” terang Bupati.

Bupati juga meminta kepada PPID sebagai penanggung jawab pengelolaan informasi publik yang bertugas menyediakan informasi bagi masyarakat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kekompakan demi terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel.