Transformasi Digital Jadi Tantangan Baru bagi Pemimpin Birokrasi Kalteng
Intim News
13 Desember 2025 08:09
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Perubahan teknologi digital dinilai telah menggeser cara masyarakat berhubungan dengan pemerintah. Birokrasi, karena itu, dituntut tidak lagi bekerja dengan pola lama.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan aparatur sipil negara harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut, terutama untuk menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan transparan.
Pesan itu disampaikan Edy saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan ke-27 Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat, 12 Desember 2025.
Menurut Edy, transformasi digital bukan sekadar perubahan penggunaan teknologi di lingkungan pemerintahan. Perubahan itu juga menuntut birokrasi bekerja lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Di era digital, masyarakat menuntut layanan publik yang cepat, mudah, dan transparan,” kata Edy.
Namun, tantangan pemerintah daerah, menurut dia, tidak berhenti pada persoalan pelayanan publik. Kalimantan Tengah juga dihadapkan pada kebutuhan mempercepat pembangunan yang merata dan berkeadilan di tengah karakter wilayah yang luas.
Penguatan sumber daya manusia pun menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan tersebut. Aparatur pemerintah diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu membaca perubahan dan mengambil keputusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Edy juga menyinggung pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan harus terus diperbaiki agar birokrasi mampu menjaga kepercayaan publik.
Karena itu, para peserta yang telah menyelesaikan PKN Tingkat II diharapkan tidak menjadikan kelulusan sebagai akhir dari proses pembelajaran.
Sebaliknya, mereka diminta membawa pengetahuan dan pengalaman selama pelatihan ke dalam lingkungan kerja masing-masing.
Baca Juga:
“Lulusan PKN diharapkan menjadi pemimpin birokrasi yang tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga mampu menghadirkan solusi inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Bagi Edy, kepemimpinan birokrasi ke depan akan diuji oleh kemampuan aparatur menerjemahkan kebijakan menjadi perubahan nyata. Pelayanan yang lebih baik, proses kerja yang efisien, serta pembangunan yang dirasakan masyarakat menjadi ukuran dari kapasitas tersebut.
Ia menegaskan, keberhasilan menyelesaikan PKN Tingkat II semestinya menjadi titik awal bagi para alumni untuk memperkuat kinerja organisasi pemerintahan.
Kelulusan, kata dia, harus diikuti dengan komitmen menghadirkan perubahan, bukan sekadar menjadi tambahan rekam jejak dalam perjalanan karier birokrasi.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
