INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mempertanyakan progres pembangunan infrastruktur dari 400 paket yang sepakati Pemerintah Daerah di anggaran murni 2023.
“Ada 400-an paket program yang infrastruktur yang pada waktu itu sudah kita sepakati kurang lebihnya seperti itu, juga disampaikan oleh Sekda pada waktu, nah ini masih belum kelihatan,” kata Wakil Ketua I DPRD Kotim, Rudianur, Selasa 27 Juni 2023.
Padahal, Menurut Rudianur saat ini sudah mau mendekati bulan Juli 2023 sementara pembangunan belum dirasakan oleh masyarakat. Kalau sampai nanti sudah masuk bulan Oktober 2023 artinya APBD perubahan sudah masuk.
“Pekerjaan di APBD murni ini yang saya khawatirkan, sementara mau masuk di APBD perubahan tidak bisa terselesaikan. Ini dampaknya berpengaruh juga terhadap serapan anggaran,” jelas Rudianur.
Untuk itu, Politisi Partai Golkar ini meminta Pemkab Kotim segera merealisasikan itu, apalagi tahun politik, pihaknya mendorong pemerintah perlu melakukan pengawasan intensif supaya masyarakat bisa segera merasakan manfaat pembangunan, khususnya infrastruktur.
“Kami mohon kepada pemerintah segera itu diselesaikan karena ditunggu-tunggu masyarakat, dampaknya sangat besar terhadap masyarakat karena belum menikmati pembangunan sementara mereka tetap bayar lewat pajak bumi dan bangunan,” harapnya.
Rudianur menilai alasan pemerintah daerah karna faktor galian C yang yang masih lambat dan belum ada titik terang pada hari ini itu tidak masuk akal.
“Menurut saya bukan alasan tidak ada galian C, coba tanya atau kejar PU,” demikian Rudianur. (**)
Editor: Irga Fachreza
