Staf Ahli Gubernur Kalteng Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2024
Maulana Kawit
8 Juli 2024 10:59
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara virtual bersama Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, pada Senin, 8 Juli 2024.
Dalam rapat tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal Tomsi Tohir melaporkan bahwa berdasarkan rilis BPS per 1 Juli 2024, inflasi Indonesia mengalami penurunan dari 2,84% menjadi 2,51%. Ia mencatat, “Inflasi tahunan Juni 2024 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun 2023.”
Ia mengimbau para kepala daerah yang inflasinya melampaui 2,51% untuk terus melaksanakan langkah-langkah strategis dan memahami secara saksama produk atau barang apa saja yang menjadi penyumbang kenaikan inflasi, sehingga upaya yang dilakukan dapat memberikan hasil yang berkelanjutan.
Selain itu, ia juga menyinggung soal subsidi pupuk. Ia menyebutkan, baru 158 kabupaten/kota yang sudah melakukan percepatan penyaluran pupuk. Hal ini menjadi perhatian penting seluruh pemangku kepentingan karena berdampak langsung pada petani dan hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilakukan optimalisasi.
“Ini peluang yang sangat berharga untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga petani dapat mengalihfungsikan lahan tidur menjadi sawah beririgasi,” ujarnya.
Plt Deputi Bidang Statistik dan Layanan BPS RI, M. Habibullah, dalam paparannya menyampaikan, inflasi pada Juni 2024 tercatat deflasi sebesar -0,08%, dengan inflasi tahunan juga mengalami deflasi sebesar 2,51%, sedangkan inflasi tahun kalender sebesar 1,07%. Ia memaparkan, komponen harga mengalami fluktuasi sepanjang periode 2020-2024. Berdasarkan pengamatan bulanan, kecenderungan inflasi cenderung lebih tinggi daripada deflasi.
Diskusi panel akan dilakukan dengan menghadirkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri yang akan membahas tentang pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam e-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Selain itu, pembicara dari Kementerian PANRB akan membahas tentang Tata Kelola Data berbasis Arsitektur SPBE yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan digital yang efektif, tangkas, dan kolaboratif. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memaparkan tentang kebijakan penerapan Interoperabilitas Data Statistik di tingkat daerah, sedangkan Kementerian PPN/Bappenas akan membahas tentang pengembangan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
Setelah itu, Direktur Diseminasi Statistik akan memimpin diskusi tentang peningkatan penerapan Statistik Sektoral di Pemerintah Daerah. Deepa Wright, Manajer Kemitraan Strategis ABS untuk Strategi Data di Statistik Indonesia, akan memberikan wawasan tentang Pengelolaan Data dan Sistem Statistik Nasional di Australia. Sesi akan dilanjutkan dengan masukan dari Kepala Bappeda Provinsi Bali yang akan membahas pelaksanaan Forum Bali Satu Data, dan Kepala Diskominfos Provinsi Bali yang akan membahas penyediaan Data Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Agus Siswadi, Kepala Diskominfosantik Kalimantan Tengah, telah menyatakan komitmen yang kuat untuk mendukung inisiatif statistik sektoral. Ini termasuk fungsi penyusunan, pengolahan, dan pengumpulan metadata sektoral untuk memastikan keakuratan data statistik, sehingga memastikan bahwa data yang dihimpun dan dikumpulkan dapat diandalkan. Perlu dicatat bahwa kegiatan statistik sektoral melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebaran data statistik sektoral dalam konteks provinsi, baik secara elektronik maupun manual, untuk memenuhi kebutuhan data yang mendukung perencanaan daerah dan untuk menilai kemajuan pembangunan daerah, khususnya di tingkat provinsi.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
