Sinergi Pemkab dan Pemprov Kalteng Dalam Pendanaan PSU
Maulana Kawit
15 Mei 2025 11:54
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mengikuti rapat koordinasi penting bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rapat ini digelar secara virtual untuk membahas pendanaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
Penjabat Bupati Barito Utara, Muhlis, menyampaikan bahwa kebutuhan dana untuk menyukseskan PSU diperkirakan mencapai Rp35 hingga Rp40 miliar. Angka ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah daerah dalam memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar dan transparan.
“Kami saat ini tengah menyiapkan berbagai skema pendanaan untuk pelaksanaan PSU. Tidak hanya berasal dari anggaran daerah, kami juga akan mengajukan permohonan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui mekanisme dana sharing,” ujar Muhlis saat menyampaikan laporan dalam rapat, Kamis, 15/05/2025.
Menurut Muhlis, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng sangat krusial agar anggaran yang diperlukan dapat terpenuhi secara optimal. Dengan adanya sinergi antara kabupaten dan provinsi, pelaksanaan PSU diyakini akan berlangsung tanpa hambatan berarti.
Rapat ini juga melibatkan sejumlah pihak penting, di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Kehadiran unsur-unsur tersebut menegaskan komitmen bersama untuk menjaga integritas dan kelancaran tahapan PSU sesuai aturan yang berlaku.
Pelaksanaan PSU sendiri merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pengulangan pemungutan suara di Barito Utara. Hal ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki dan memastikan kualitas demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah.
“Kami menganggap pelaksanaan PSU sebagai hal serius yang tidak bisa diabaikan. Legitimasi dan keabsahan hasil pemilihan harus dijaga demi kepercayaan masyarakat,” tegas Muhlis.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang memimpin rapat menekankan pentingnya koordinasi anggaran sebagai langkah strategis. Ia meminta agar semua pihak terkait dapat bekerja sama secara intensif dan transparan dalam proses pengelolaan dana PSU.
Dari sisi teknis, KPU dan Bawaslu juga diberi kesempatan untuk menyampaikan gambaran kebutuhan pelaksanaan PSU, termasuk rencana anggaran dan tahapan kegiatan yang harus dipenuhi dalam waktu dekat.
Dalam diskusi tersebut, ditekankan pula bahwa pendanaan PSU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk menghindari permasalahan hukum dan administratif di kemudian hari.
Muhlis menambahkan, selain memastikan pendanaan, Pemkab Barito Utara juga tengah melakukan persiapan teknis lainnya agar proses PSU berjalan aman dan tertib. Ini termasuk koordinasi dengan aparat keamanan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memastikan pelaksanaan PSU di Barito Utara dapat terlaksana dengan sukses, transparan, dan tepat waktu. Semua pihak diharapkan terus menjaga sinergi dan komunikasi demi kelancaran tahapan demokrasi tersebut.
“Kami berkomitmen untuk menyukseskan PSU dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Barito Utara,” pungkas Muhlis menutup rapat tersebut. (Shp/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
