Serapan Anggaran ESDM Tertinggi dan TPHP Terendah
Intim News
3 Desember 2025 04:37
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir Oktober 2025 memperlihatkan kesenjangan cukup lebar antarorganisasi perangkat daerah. Di tengah rata-rata penyerapan anggaran yang masih rendah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat capaian tertinggi, sedangkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan berada di posisi paling rendah.
Perbedaan capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran atau TEPRA di Aula Eka Hapakat, Palangka Raya, Rabu, 3 Desember 2025.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah, Akhmad Husain, memaparkan bahwa secara umum realisasi keuangan APBD Pemprov Kalteng per 31 Oktober 2025 baru mencapai Rp5,1 triliun lebih.
Jumlah itu setara dengan 61,28 persen dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp8,35 triliun lebih. Sementara realisasi fisik tercatat mencapai 67,64 persen.
Capaian tersebut masih jauh dari target realisasi keuangan sebesar 90 persen pada akhir Oktober 2025.
“Dengan demikian, dibandingkan target sebesar 90 persen per 31 Oktober 2025, terjadi deviasi minus sebesar 28,72 persen. Realisasi keuangan masih rendah,” ujar Husain.
Di antara perangkat daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mencatat penyerapan anggaran tertinggi.
Realisasi keuangan Dinas ESDM mencapai Rp70,8 miliar lebih atau 87,45 persen dari total pagu anggaran perubahan sekitar Rp81 miliar. Sementara realisasi fisiknya mencapai 91,28 persen.
Posisi kedua ditempati Dinas Perhubungan. Hingga akhir Oktober, realisasi keuangan dinas tersebut mencapai Rp30,8 miliar lebih atau 82,55 persen dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp37,4 miliar lebih.
Untuk realisasi fisik, Dinas Perhubungan telah mencapai 100 persen.
Sementara itu, Biro Perekonomian menempati urutan ketiga dengan realisasi keuangan Rp1,6 miliar lebih atau 82,19 persen dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp2,05 miliar lebih.
Realisasi fisik Biro Perekonomian tercatat mencapai 84 persen.
Namun, di sisi lain terdapat sejumlah perangkat daerah yang capaian penyerapannya masih jauh tertinggal.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan menjadi OPD dengan realisasi keuangan terendah. Dari pagu anggaran perubahan sebesar Rp278,3 miliar lebih, anggaran yang telah terealisasi baru mencapai sekitar Rp56,2 miliar atau 20,23 persen.
Realisasi fisik dinas tersebut berada pada angka 45 persen.
Dinas Kehutanan menempati posisi berikutnya dengan realisasi keuangan sebesar Rp158 miliar lebih atau 24,93 persen dari total pagu anggaran perubahan sekitar Rp636 miliar lebih.
Sementara realisasi fisik Dinas Kehutanan baru mencapai 26,43 persen.
Adapun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan mencatat realisasi keuangan sekitar Rp70,7 miliar lebih atau 32,59 persen dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp217,2 miliar lebih.
Realisasi fisik pada perangkat daerah tersebut tercatat sebesar 37,79 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penyerapan anggaran Pemprov Kalteng bukan hanya berkaitan dengan rendahnya realisasi secara umum, tetapi juga adanya perbedaan signifikan dalam pelaksanaan anggaran antarperangkat daerah.
Rakor TEPRA diharapkan menjadi forum evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program, terutama pada OPD dengan tingkat realisasi yang masih rendah.
Dengan sisa waktu tahun anggaran yang semakin terbatas, pemerintah daerah dituntut mempercepat pelaksanaan kegiatan. Namun percepatan penyerapan anggaran tetap harus diimbangi dengan kualitas program dan ketepatan sasaran agar belanja pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penulis: Redha
Editor: Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
