Realisasi APBD Kalteng Jomplang, Deviasi Anggaran Capai Minus 28,72 Persen
Intim News
3 Desember 2025 04:35
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga 31 Oktober 2025 masih tertinggal jauh dari target yang ditetapkan. Dari target realisasi sebesar 90 persen, penyerapan keuangan baru mencapai 61,28 persen.
Kondisi tersebut menciptakan deviasi minus sebesar 28,72 persen. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun didorong mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada sisa tahun anggaran 2025.
Data tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran atau TEPRA yang digelar di Aula Eka Hapakat, Palangka Raya, Rabu, 3 Desember 2025.
Rapat dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, dan dihadiri jajaran pemerintah kabupaten dan kota serta kepala perangkat daerah di Kalimantan Tengah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng, Akhmad Husain, mengatakan rapat tersebut menjadi forum untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan realisasi anggaran, baik secara keuangan maupun fisik.
Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan penyerapan anggaran belum berjalan sesuai rencana.
“Tujuan pelaksanaan Rakor TEPRA adalah untuk memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran, baik realisasi fisik maupun keuangan, mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran,” ujar Husain.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan tahapan target penyerapan anggaran, yakni 20 persen pada Triwulan I, 50 persen pada Triwulan II, dan 85 persen pada Triwulan III.
Sementara target realisasi fisik pada pertengahan November tahun berjalan diharapkan dapat mencapai 100 persen.
Namun, berdasarkan data per 31 Oktober 2025, realisasi keuangan APBD Pemprov Kalteng baru mencapai Rp5,1 triliun lebih dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp8,35 triliun.
Baca Juga:
Capaian tersebut setara dengan 61,28 persen. Adapun realisasi fisik tercatat sebesar 67,64 persen.
“Dengan demikian, dibandingkan target sebesar 90 persen per 31 Oktober 2025, terjadi deviasi minus sebesar 28,72 persen. Realisasi keuangan masih rendah,” kata Husain.
Data TEPRA juga menunjukkan adanya perbedaan cukup lebar dalam capaian penyerapan anggaran antarperangkat daerah.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi perangkat daerah dengan realisasi keuangan tertinggi. Hingga akhir Oktober, realisasi anggaran Dinas ESDM mencapai Rp70,8 miliar lebih atau 87,45 persen dari total pagu anggaran.
Posisi berikutnya ditempati Dinas Perhubungan dengan realisasi keuangan Rp30,8 miliar lebih atau 82,55 persen.
Biro Perekonomian berada di urutan ketiga dengan realisasi sebesar Rp1,6 miliar lebih atau 82,19 persen dari total anggaran yang tersedia.
Di sisi lain, sejumlah perangkat daerah masih memiliki tingkat penyerapan yang jauh lebih rendah.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan mencatat realisasi keuangan sebesar Rp56,2 miliar lebih atau hanya 20,23 persen.
Dinas Kehutanan mencatat realisasi Rp158 miliar lebih atau 24,93 persen, sedangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merealisasikan sekitar Rp70,7 miliar atau 32,59 persen.
Perbedaan capaian tersebut menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam Rakor TEPRA. Pemerintah berharap evaluasi dapat mendorong percepatan pelaksanaan program tanpa mengabaikan kualitas kegiatan dan ketepatan sasaran anggaran.
Rendahnya realisasi hingga akhir Oktober juga menjadi tantangan bagi Pemprov Kalteng karena waktu menuju penutupan tahun anggaran semakin terbatas. Percepatan diperlukan, namun pemerintah tetap diminta memastikan belanja daerah tidak dilakukan sekadar untuk mengejar angka penyerapan.
Penulis: Redha
Editor: Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
