Rapat Bersama OPD, Bupati Tekankan Tiga Indikator Kinerja Pemerintah
Intim News
12 Januari 2026 13:37
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan bahwa penyerapan anggaran, opini pengelolaan keuangan daerah, serta Monitoring Center for Prevention (MCSP) menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah sekaligus tingkat kepercayaan publik.
Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Aula Setda Lantai I, Senin (12/1/2026). Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bahrum F. Girsang, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum H. Yaser Arapat.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ketiga aspek tersebut memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
“Penyerapan anggaran, opini pengelolaan keuangan, dan MCSP harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah, karena sangat menentukan kinerja pemerintahan dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan agenda kegiatan ke depan, termasuk keikutsertaan dalam kegiatan ESQ di Jakarta pada pekan berikutnya. Ia meminta perangkat daerah yang terlibat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menjadwalkan pertemuan bersama kementerian terkait guna membahas program strategis daerah.
Salah satu program yang menjadi fokus pembahasan adalah rencana pembangunan Jembatan Hasan Basri II. Proyek tersebut direncanakan menggunakan skema konsorsium, sehingga diperlukan koordinasi lintas daerah, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
Bupati menjelaskan, umur teknis Jembatan Hasan Basri I diperkirakan tinggal sekitar 9 hingga 11 tahun, sehingga persiapan pembangunan jembatan pengganti harus dilakukan sejak dini.
“Desainnya tidak perlu berlebihan, yang penting fungsional dan memiliki daya dukung yang memadai. Bentang tengah bisa dirancang 150 hingga 200 meter dengan ketinggian yang cukup untuk mendukung aktivitas angkutan,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, ia menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Hasan Basri II tidak akan dibebankan langsung pada APBD Barito Utara, melainkan melalui skema konsorsium. Peran pemerintah daerah lebih difokuskan pada aspek perencanaan, teknis, dan pengawasan.
Bupati juga meminta agar dokumen pendukung seperti studi kelayakan (FS) dan desain teknik segera diperbarui serta dikonsultasikan dengan kementerian terkait. Menurutnya, waktu persiapan yang ada harus dimanfaatkan secara optimal agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa mengganggu konektivitas wilayah.
Selain itu, percepatan pembangunan Bendungan Joloi turut menjadi perhatian. Bupati menyebut proyek tersebut telah memiliki dokumen perencanaan lengkap dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga perlu didorong realisasinya.
“Bendungan Joloi sangat penting untuk pengendalian banjir yang saat ini bisa terjadi dua hingga tiga kali dalam setahun di Barito Utara,” ujarnya.
Di akhir rapat, Bupati meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti setiap arahan secara serius, terukur, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Penulis: Saleh
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
