INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Di bawah Kepemimpinan Pj Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Anang Dirjo dan Plh Sekda Juni Gultom Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kembali menerima penghargaan.
Kali ini, penghargaan itu datang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penyerahan Plakat dan Piagam Opini WTP dari Menteri Keuangan RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI, diserahkan oleh Perwakilan BPK Kalteng di Palangka Raya, Jumat, 19 Mei 2023.
Pj. Bupati Kobar Anang Dirjo, melalui Plt. Sekda Kobar Juni Gultom mengucapkan rasa syukur atas capaian kinerja Pemkab Kobar.
Atas nama Pemerintah Daerah kami mengucapkan syukur dengan kembali diraihnya penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja sama yang baik dari Pemkab Kobar bersama DPRD, yang didukug sepenuhnya oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah ( SOPD ) se-Kabupaten Kobar,” kata Juni Gultom, Jumat (19/5), malam.
Usai meraih prestasi opini WTP kesembilan kali berturut-turut, pihaknya atas nama Pj. Bupati Kobar sangat mengapresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung khususnya jajaran SOPD.
“Dalam hal ini tentang semua laporan keuangan daerah luar biasa bersih dan aman, sehingga Kobar bisa 9 kali berturut-turut meraih opini WTP,” terang Juni Gultom.
Harapan kedepan dengan berhasilnya Pemkab kobar meraih 9 kali berturut opini wajar tanpa pengecualian (WTP), antara lain pembangunan, dan perekonomian di Kabupaten Kobar lebih meningkat dan masyarakat bisa lebih sejahtera.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui BPK Perwakilan Kalteng menyampaikan terima kasih dan selamat kepada para pimpinan lembaga serta pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan dengan baik sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sehingga memperoleh opini WTP dari BPK.
Ia mengingatkan kepada para penerima WTP agar tidak merasa puas dan terlena namun tetap semangat dalam mempertahnakan prestasi tersebut. “Hal itu merupakan sebagai bagian dari komitmen nyata transparansi akuntabilitas publik” kata Sri Mulyani, yang disampaikan BPK Perwakilan Kalteng.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
