Perusahaan Kehutanan di Kalteng Diminta Optimalkan Kontribusi untuk PAD

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah memastikan perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan telah menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining mengatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH.

Menurut Agustan, pertemuan tersebut dilakukan untuk menyelaraskan langkah dalam menindaklanjuti arahan gubernur, khususnya terkait optimalisasi kontribusi sektor kehutanan bagi daerah.

“Kami sudah dua kali pertemuan dengan kawan-kawan BPKH itu dan mereka pada prinsipnya mengikuti semua arahan Pak Gubernur,” ujar Agustan belum lama ini.

Baca Juga:

Disdik Kalteng Bantah Ada Setoran Rp500 Ribu untuk Pencairan TKG Guru 3T

Ia mengatakan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang berkaitan dengan sektor kehutanan secara umum telah berjalan.

“Kalau pajak sih mereka bayar semua. Ada PNBP di kehutanan, baik PSDH maupun iuran BPKH,” katanya.

Meski demikian, Agustan mengakui masih terdapat sejumlah sektor yang belum mencapai target optimalisasi secara maksimal. Salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait pajak penggunaan bahan bakar minyak atau BBM.

Baca Juga:

Status Tanggap Darurat Karhutla Kalteng Berlaku hingga 29 September

Pemerintah daerah, kata dia, masih terus mendorong agar potensi pendapatan dari berbagai aktivitas perusahaan dapat terdata dan dioptimalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan penerimaan daerah, Dishut Kalteng juga menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor kehutanan.

Agustan menyebut keterlibatan tenaga kerja lokal di perusahaan kehutanan di Kalimantan Tengah sudah cukup tinggi. Persentasenya, menurut dia, bahkan telah mencapai lebih dari 90 persen.

Baca Juga:

Antrean BBM Berjam-jam Bikin Warga Kobar Resah, Gubernur Kalteng Turun dari Mobil Tegur SPBU

“Kalau tenaga kerja lokal mereka hampir 90 persen ke atas. Tenaga kerja lokal yang belum optimal itu akan dimaksimalkan,” ujarnya.

Optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal dinilai menjadi bagian penting agar keberadaan investasi dan aktivitas usaha di sektor kehutanan memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat Kalimantan Tengah.

Sementara itu, terkait keberadaan dan penggunaan alat berat, Agustan mengatakan Dishut Kalteng memiliki data yang cukup lengkap mengenai alat berat yang digunakan dalam aktivitas sektor kehutanan.

Baca Juga:

Warga Kobar Berebut Sembako Murah, Gubernur Kalteng Pangkas Harga hingga 50 Persen

“Kalau alat berat ada datanya semua lengkap di kehutanan, lengkap datanya,” katanya.

Data tersebut, menurutnya, menjadi salah satu bahan bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan serta memastikan berbagai potensi penerimaan yang berkaitan dengan aktivitas usaha dapat diidentifikasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong perusahaan agar tidak hanya menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga memenuhi seluruh kewajiban serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat.

Editor: Maulana Kawit