INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Bangunan, jalan, dan berbagai proyek fisik kerap menjadi ukuran kemajuan sebuah daerah. Namun, bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan tidak cukup berhenti pada infrastruktur.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi yang menentukan arah kemajuan daerah. Dalam konteks itu, perpustakaan dipandang memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar tempat menyimpan buku.
“Pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi yang paling mendasar adalah pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks inilah, perpustakaan memegang peran strategis dan fundamental,” kata Leonard saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Perpustakaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Rakorda tersebut digelar di Aula Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis, 4 Desember 2025.
Menurut Leonard, tantangan pengembangan perpustakaan di Kalimantan Tengah tidak dapat dilepaskan dari karakter wilayah yang luas dan beragam. Akses informasi harus menjangkau masyarakat di perkotaan, kawasan pesisir, pedalaman, hingga desa-desa yang tersebar di sepanjang aliran sungai.
Kondisi geografis itu, kata dia, sekaligus menjadi tantangan dan peluang untuk membangun sistem perpustakaan yang lebih terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalimantan Tengah memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam pemerataan akses informasi. Wilayah Kalteng yang luas, mulai dari pesisir, perkotaan, hingga pedalaman dan desa-desa sepanjang sungai, menuntut pengembangan perpustakaan yang inklusif dan adaptif,” ujarnya.
Leonard menekankan, akses terhadap informasi dan bahan bacaan yang berkualitas tidak boleh hanya dinikmati masyarakat yang tinggal di pusat kota. Pengembangan perpustakaan harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah.
Namun, agenda transformasi perpustakaan yang didorong Pemprov Kalteng tidak hanya berbicara mengenai pemerataan akses dan peningkatan literasi.
Leonard juga menginginkan perpustakaan mengambil peran dalam menjaga identitas dan kekayaan budaya masyarakat Kalimantan Tengah.
“Perpustakaan harus menjadi pusat pelestarian identitas masyarakat Kalimantan Tengah,” katanya.
Gagasan tersebut menempatkan perpustakaan bukan hanya sebagai tempat mengoleksi buku-buku tentang sejarah Dayak atau kebudayaan lokal. Perpustakaan diharapkan menjadi ruang yang aktif untuk merawat bahasa, cerita rakyat, kesenian, serta pengetahuan tradisional yang hidup di tengah masyarakat.
Dengan kata lain, perpustakaan diharapkan menjadi ruang dokumentasi sekaligus ruang perjumpaan antara masyarakat dan warisan budayanya.
“Perpustakaan perlu menjadi ruang yang hidup, bukan sekadar tempat penyimpanan buku, tetapi tempat masyarakat merawat dan mengembangkan warisan budaya,” ujar Leonard.
Rakorda Perpustakaan 2025, menurut dia, menjadi kesempatan untuk mengevaluasi arah pengembangan perpustakaan di Kalimantan Tengah.
Forum tersebut juga diharapkan dapat menjadi titik temu bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun langkah yang lebih terarah.
“Rakorda ini adalah momentum untuk mengevaluasi peta jalan pengembangan perpustakaan, berbagi inovasi, menyelaraskan langkah, dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya.
Bagi Kalimantan Tengah, tantangan pemerataan pengetahuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah gedung perpustakaan atau koleksi buku yang tersedia. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikan perpustakaan relevan dengan kehidupan masyarakat yang terus berubah.
Pemprov Kalteng ingin perpustakaan bergerak dari sekadar ruang baca menjadi pusat pengetahuan, ruang belajar, sekaligus tempat pelestarian identitas lokal.
Di tengah perubahan teknologi dan derasnya arus informasi, arah baru itu diharapkan membuat perpustakaan tetap memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah.
Editor: Andrian