INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Sukamara Dr H Kaspinor SE MSi menghadiri undangan koordinasi lintas sektor dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis 23 November 2023. Rapat ini membahas Rancangan Peraturan Bupati Sukamara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Sukamara.
Dalam rapat tersebut, Pj Bupati Kaspinor diterima langsung oleh Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki. Selain itu juga dihadiri oleh Direktur Binda 2 ATR/BPN dan sejumlah perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.
Pj Bupati Kaspinor menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, pemaparan permasalahan RDTR Perkotaan Sukamara mendapat tanggapan yang sangat baik dari Kementerian ATR/BPN. “Kita mendapat dukungan dalam percepatan penyelesaian RDTR Perkotaan Sukamara ini, mereka akan membackup pennyelesainnya,” ucap Kaspinor.
Pada rapat tersebut, Pj Bupati Kaspinor juga memaparkan permasalahan mengenai pembangunan Jembatan Jelai yang akan menghubungkan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat.
“Berkenaan dengan kelanjutan Jembatan Jelai yang menghubungkan ke Kalimantan Barat, mereka juga akan memfasilitasi. Rencana lanjutan pembangunan akan mereka bantu agar tidak ada permasalahan juga dengan RDTR Perkotaan Sukamara,” terang Mantan Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah itu.
Sementara itu, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki memberikan tanggapan mengenai sejumlah laporan mengenai RDTR Perkotaan Sukamara, termasuk soal pembangunan Jembatan Jelai.
“Persoalan Jembatan Jelai ini perlu diakomodir disini, karena lintas provinsi dan kabupaten. Ini perlu dikawal, nantinya waktu revisi RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah agar bisa masuk,” ujarnya.
“Ini supaya keinginan pak Pj Bupati untuk upaya pemerataan bisa segera terealisasi, karena di catatan ini memang agak jomplang wilayahnya antara perkotaan dan di sebelahnya daerah tertinggal,” sambung Kamarzuki.
Terbukanya akses lintas Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ini ke depan bukan hanya menguntungkan bagi Sukamara, tetapi juga bagi wilayah Kalimantan Barat. Akses terhadap kesehatan dan pendidikan warga perbatasan lebih dekat. Warga perbatasan ke depan akan berpotensi berobat ke rumah sakit Sukamara serta berbelanja ke daerah Sukamara.
Rakor dengan Kementerian ATR/BPN ini juga dihadiri Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Kabuooaten Manggarai Barat yang juga memaparkan RDTR wilayah masing-masing.
Editor: Andrian
