Pemprov Kalteng tingkatkan pencegahan korupsi melalui rapat koordinasi program terpadu
Maulana Kawit
23 April 2024 16:46
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, meresmikan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terpadu dan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kalimantan Tengah. Acara ini berlangsung di Aula Jayang Tingang (AJT) Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa, 23 April 2024.
Program ini merupakan inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang bertujuan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah, dengan harapan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Edy Pratowo menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap inisiatif ini, seraya menyebutkan berbagai langkah yang telah dilakukan, termasuk penerbitan empat Peraturan Gubernur yang bertujuan memberantas korupsi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan audit kejujuran terhadap sepuluh strategi proyek dan memastikan kepatuhan 100% terhadap pelaporan LHKPN di seluruh instansi pemerintahan. Selain itu, tingkat capaian MCP tahun 2023 mencapai 92,72 persen, menunjukkan kinerja yang sangat baik,” ungkapnya.
Edy juga menyampaikan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi calon penyuluh antikorupsi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi dengan legislatif, eksekutif, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat pencegahan gratifikasi.
KPK juga memperkenalkan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk mempercepat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Pada tahun 2023, kinerja MCP KPK di Kalimantan Tengah mencapai 91,81 persen, dengan Bidang Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa mencatat skor 94,34 persen, menempatkan provinsi ini di Zona Hijau (rentang 75-100 persen).
Selain itu, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 memperoleh skor 75,55% dengan predikat Baik, menunjukkan tata kelola pengadaan yang memuaskan dari sisi operasional, kelembagaan, SDM, dan sistem pengadaan.
Dengan hasil ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen meningkatkan upaya pemberantasan korupsi melalui sinergi dengan KPK, program edukasi, dan penguatan pengawasan internal.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
