Pemprov Kalteng Tegaskan Transparansi Dana Parpol
Intim News
10 November 2025 09:23
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan kewajiban transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025. Penegasan itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah saat membuka Sosialisasi Pengajuan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalteng. (Senin, 10 November 2025)
Darliansjah menyatakan bahwa seluruh partai politik penerima bantuan harus menyusun laporan keuangan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut akan diaudit secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan dana negara. “Semua penerimaan dan pengeluaran akan diperiksa BPK. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran administrasi,” tegasnya.
Ia menyebutkan, laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketepatan waktu pelaporan menjadi salah satu indikator kepatuhan partai terhadap aturan keuangan negara. “Jika terlambat atau tidak lengkap, bisa mempengaruhi penyaluran bantuan di tahun berikutnya,” ujarnya.
Menurut Darliansjah, salah satu tujuan utama bantuan keuangan tersebut adalah memperkuat fungsi partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Ia meminta partai tidak memusatkan dana hanya pada operasional internal, melainkan mengoptimalkannya untuk kegiatan kaderisasi dan peningkatan literasi politik warga.
Pemprov Kalteng menilai bahwa tantangan demokrasi saat ini semakin kompleks, terutama dengan tingginya penyebaran hoaks dan polarisasi menjelang agenda politik 2025-2026. Karena itu, partai politik diminta berperan aktif meredam konflik sosial melalui edukasi yang mendorong pemahaman dan toleransi. “Partai harus hadir menjaga persatuan, bukan memperlebar jarak,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut turut diikuti Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng Fajar Sriningsih, serta perwakilan BPK RI dan para pengurus sembilan partai politik penerima bantuan keuangan. Kegiatan ini menjadi forum pembahasan teknis agar tidak terjadi kesalahan dalam mekanisme administrasi dan pelaporan.
Fajar menegaskan bahwa Kesbangpol siap mendampingi penyusunan laporan mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyajian data. Menurutnya, sinergi diperlukan agar partai politik dapat menjalankan fungsi strategis tanpa terhambat persoalan administrasi. “Pendampingan dilakukan untuk memastikan semua sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selain disiplin pelaporan, Pemprov Kalteng menilai perlu adanya peningkatan transparansi kepada publik. Pemerintah mendorong agar partai membuka laporan penggunaan anggaran melalui media informasi resmi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Langkah ini diyakini dapat memperbaiki citra partai dan memperkuat legitimasi politik.
Pemprov Kalteng berharap melalui pengelolaan keuangan yang profesional, partai politik dapat berperan maksimal dalam pendidikan demokrasi dan menciptakan iklim politik yang sehat. Pemerintah menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama bagi demokrasi yang bermartabat di daerah.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara pemerintah, perwakilan BPK, dan pimpinan partai politik, menandai komitmen bersama untuk menjalankan tata kelola anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.
Baca Juga:
Penulis : Redha
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
