Pemprov Kalteng Panggil TPPS, Soroti Lemahnya Koordinasi Tekan Angka Stunting
Intim News
2 November 2025 16:28
.
2 menit membaca
INTIMNES.COM, PALANGKA RAYA – Isu malnutrisi kronis anak menjadi fokus serius Pemprov Kalteng. Dalam sebuah Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor yang diadakan sebagai tindak lanjut strategis di awal November 2025, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalteng didesak melakukan re-grouping taktik. Targetnya jelas: menekan angka stunting di tengah keterbatasan pemahaman implementasi lapangan. 2 November 2025.
Desakan ini bukan muncul tanpa landasan. Evaluasi terbaru, termasuk hasil pemeriksaan BPKP, menyoroti adanya gap serius antara alokasi anggaran dengan implementasi di tingkat akar rumput. Lemahnya pemahaman anggota TPPS di tingkat desa terhadap tugas pokok mereka disinyalir menjadi penghambat utama.
Angka stunting di Kalteng, meskipun menunjukkan penurunan, masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mengharuskan Pemprov Kalteng mengambil langkah ekstrem dan terkoordinasi. Rakor tersebut berfungsi sebagai ruang bedah kritis untuk mengidentifikasi simpul-simpul yang selama ini menghambat percepatan.
Solusi yang ditekankan adalah penguatan koordinasi. Gubernur H. Agustiar Sabran, melalui perwakilan, menginstruksikan agar koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, hingga BKKBN harus menjadi satu komando dan terintegrasi dalam dashboard data tunggal.
Upaya ini sejalan dengan komitmen Visi Kalteng BERKAH yang menempatkan kesejahteraan sosial dan kualitas SDM sebagai prioritas utama. Penurunan stunting dianggap sebagai investasi jangka panjang Pemprov dalam mencetak generasi Kalteng Emas 2045.
Salah satu resolusi utama Rakor adalah memfokuskan intervensi langsung ke desa-desa dengan prevalensi stunting tertinggi. Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASA) milik Pemprov didorong untuk lebih gencar mensosialisasikan menu bergizi lokal yang mudah diakses dan dijangkau masyarakat.
Tantangan terbesar yang dibahas adalah sinkronisasi data. Pemprov meminta seluruh perangkat daerah di kabupaten/kota untuk segera memperbaharui dan memvalidasi data by name by address (BNBA) agar bantuan pangan dan kesehatan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (sebagai salah satu anggota TPPS) mengakui perlunya perbaikan mendasar dalam mekanisme kerja. “Kami harus turunkan ego sektoral. Stunting adalah masalah bersama yang penanganannya memerlukan pendekatan holistik,” ujarnya.
Rakor juga menyentuh masalah akuntabilitas anggaran. Setiap dinas diminta melaporkan secara transparan penggunaan dana stunting agar BPKP dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dan memastikan setiap rupiah benar-benar terpakai untuk intervensi langsung.
Dengan re-grouping taktis ini, Pemprov Kalteng menunjukkan keseriusan untuk keluar dari jebakan angka stunting yang tinggi. Keberhasilan di sektor ini bukan hanya soal statistik, tetapi pertaruhan dalam menjamin kualitas masa depan SDM Kalteng.
Baca Juga:
Penulis Redha
Editor Andrian
Berita Rekomendasi
