Pemprov Kalteng Matangkan Bantuan Pembangunan Desa
Intim News
28 Desember 2025 12:12
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan skema bantuan pembangunan bagi desa dengan nilai program antara Rp200 juta hingga Rp500 juta. Program tersebut direncanakan mulai diterapkan pada 2026.
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan, bantuan itu tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai. Pemerintah akan menyalurkannya melalui berbagai program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.
Kebijakan tersebut disampaikan Agustiar saat membuka Musyawarah Daerah III Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Minggu, 28 Desember 2025.
Menurut Agustiar, keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuat setiap anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Program kami kan satu desa sampai Rp500 juta itu sebetulnya tidak ada uangnya, tapi bentuknya bukan uang, nanti bentuknya dalam program,” ujar Agustiar.
Ia mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pembangunan dari tingkat desa. Pemerintah ingin masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima pembangunan, tetapi juga menjadi bagian utama dalam menentukan kebutuhan daerahnya.
“Kita menginginkan masyarakat lokal itu menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Tapi kalau kami bekerja sendiri tidak bisa, harus bahu-membahu, berpegangan tangan, gotong royong satu sama yang lainnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, H. Aryawan, sebelumnya menjelaskan bahwa program tersebut merupakan komitmen Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat desa.
Menurut Aryawan, setiap desa nantinya dapat mengusulkan program sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Usulan tersebut kemudian akan dihimpun dan dianalisis bersama organisasi perangkat daerah terkait.
“Pak Gubernur dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan komitmennya untuk memberikan bantuan Rp200 juta hingga Rp500 juta per desa, bukan dalam bentuk uang, tapi program,” ujar Aryawan saat ditemui di Istana Isen Mulang, Selasa, 5 Juli 2025.
Dinas PMD Kalimantan Tengah bersama sejumlah OPD telah menyiapkan mekanisme pendataan kebutuhan desa. Pemerintah juga melibatkan pendamping desa untuk membantu proses pengumpulan dan verifikasi usulan.
“Kami sudah buatkan tabel pendataan sesuai tugas teknis OPD masing-masing. Format itu nanti diisi bersama pendamping desa. Dari data itu, tim satgas akan menilai dan menentukan desa mana yang layak menerima bantuan,” jelas Aryawan.
Ia menegaskan, program bantuan pembangunan desa tersebut bukan bagian dari Kartu Huma Betang Sejahtera. Meski demikian, proses pendataannya akan menggunakan pendekatan serupa untuk memastikan data penerima manfaat akurat dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
“Kita ingin data yang valid, agar tidak ada yang dobel menerima bantuan. Karena prinsipnya, bantuan ini harus tepat sasaran, sesuai regulasi, dan tidak melanggar aturan,” tegasnya.
Berbagai kebutuhan dapat diusulkan oleh pemerintah dan masyarakat desa, mulai dari penguatan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur dasar, hingga dukungan terhadap kebutuhan sosial masyarakat, seperti insentif RT/RW dan guru ngaji.
Seluruh usulan tetap akan melalui mekanisme perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, kecamatan, kabupaten, hingga tingkat provinsi.
“Mulai dari Musrenbangdes, lalu kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Dengan tahapan itu, usulan bisa dikawal dan diseleksi dengan lebih transparan,” imbuh Aryawan.
Dengan skema tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap program pembangunan desa mulai 2026 dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Penulis: Redha
Editor: Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
