Pemprov Kalteng Dorong Penanganan Terintegrasi untuk Pulihkan DAS Kumai

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong penanganan secara terintegrasi untuk memulihkan daya dukung lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kumai. Kawasan tersebut menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari menurunnya fungsi daerah tangkapan air, ancaman banjir, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan.

Persoalan DAS Kumai menjadi perhatian dalam Rapat Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Kumai Tahun 2025 yang digelar di Palangka Raya, Kamis, 4 Desember 2025.

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Yuas Elko, mengatakan kondisi DAS Kumai membutuhkan penanganan serius. Menurut dia, penurunan fungsi daerah tangkapan air berpotensi meningkatkan ancaman banjir yang dapat terjadi secara berulang.

“Kondisi ini menuntut pengumpulan dan kurasi data yang presisi agar rekomendasi pengelolaan dapat dirumuskan secara tepat,” kata Yuas.

Baca Juga:

Disdik Kalteng Bantah Ada Setoran Rp500 Ribu untuk Pencairan TKG Guru 3T

Ia mengatakan penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Kumai menjadi tahap penting sebelum dokumen tersebut ditetapkan sebagai salah satu acuan pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Dokumen itu direncanakan menjadi pedoman pengelolaan DAS Kumai selama 15 tahun. Karena itu, penyusunannya harus mampu memetakan persoalan lingkungan secara menyeluruh, termasuk berbagai aktivitas manusia yang berkembang di kawasan tersebut.

Menurut Yuas, persoalan di DAS Kumai tidak hanya berkaitan dengan aspek hidrologis. Aktivitas pelabuhan, pertumbuhan permukiman, perkembangan perkebunan, hingga keberadaan kawasan strategis Taman Nasional Tanjung Puting menjadi bagian dari dinamika yang perlu diperhitungkan.

Baca Juga:

Status Tanggap Darurat Karhutla Kalteng Berlaku hingga 29 September

“Semua faktor tersebut harus ditangani secara terintegrasi,” ujarnya.

Penyusunan rencana pengelolaan DAS, kata dia, juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Pemerintah daerah berharap dokumen tersebut nantinya tidak hanya menjadi panduan administratif, tetapi dapat digunakan sebagai dasar koordinasi pembangunan lintas sektor.

Baca Juga:

Antrean BBM Berjam-jam Bikin Warga Kobar Resah, Gubernur Kalteng Turun dari Mobil Tegur SPBU

Yuas mengatakan proses konsultasi publik dan penyusunan laporan akhir diharapkan mampu mengidentifikasi akar persoalan yang dihadapi DAS Kumai secara lebih akurat.

“Harapannya agar kemudian dapat dirumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan,” katanya.

Selain ancaman banjir dan penurunan kualitas lingkungan, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Perubahan iklim yang semakin dinamis dinilai perlu diantisipasi melalui perencanaan pengelolaan lingkungan yang lebih terukur.

Baca Juga:

Warga Kobar Berebut Sembako Murah, Gubernur Kalteng Pangkas Harga hingga 50 Persen

Karena itu, pengelolaan DAS Kumai diharapkan tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi ekologis. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat juga harus menjadi bagian dari perencanaan agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Ini langkah strategis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah,” ujar Yuas.

Penyusunan dokumen pengelolaan DAS Kumai juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, serta pihak-pihak lain yang memiliki aktivitas dan kepentingan di wilayah tersebut.

Dengan pendekatan terpadu, pemerintah berharap pemanfaatan sumber daya di kawasan DAS Kumai dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

Editor: Maulana Kawit