Pemkab Kobar Tanggapi Pandangan Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD
Intim News
12 Maret 2025 2:55 pm
.
2 min read
INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun 2024-2025 pada Rabu (12/3).
Rapat ini menjadi ajang bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar untuk memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait isu pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kobar Hj. Nurhidayah menyampaikan respons Pemkab terhadap sejumlah rekomendasi, termasuk dari Fraksi PDI Perjuangan yang menyoroti asesmen jabatan di OPD, pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), serta peningkatan fasilitas kesehatan di Puskesmas Kumai.
“Pemkab memastikan bahwa semua kebijakan telah mengikuti regulasi yang berlaku dan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Hj Nurhidayah.
Fraksi Golkar menyoroti cetak sawah, distribusi pupuk subsidi, serta pengelolaan infrastruktur transportasi.
Menanggapi hal ini, Pemkab menegaskan kesiapan mendukung program cetak sawah seluas 545,87 hektare, memperketat pengawasan distribusi pupuk, serta mempertimbangkan perbaikan penerangan jalan umum dan pengaturan jam operasional angkutan material menjelang Idulfitri.
Sementara itu, Fraksi Gerindra mengangkat isu kondisi jalan antar desa yang masih memerlukan perhatian, serta percepatan pemasangan jaringan listrik di beberapa wilayah.
Pemkab menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, namun akan diupayakan solusi melalui APBD perubahan atau perencanaan tahun anggaran 2026.
Dari Fraksi Demokrat Kebangsaan, perhatian tertuju pada pemeliharaan jalan di Paigo dan Kapitan yang menuju objek vital Pertamina serta keberadaan minimarket waralaba yang diduga melanggar regulasi.
Pemkab menegaskan bahwa izin usaha yang dikeluarkan sebelum UU Cipta Kerja akan dievaluasi, sementara penataan pedagang kaki lima dan trotoar akan dilakukan secara bertahap.
Fraksi NasDem turut menyoroti keterbatasan tempat tidur kelas 3 di rumah sakit dan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemkab berkomitmen untuk melakukan identifikasi kebutuhan tambahan tempat tidur serta meningkatkan pelayanan MPP dengan melibatkan lebih banyak instansi.
Dengan berbagai tanggapan ini, Pemkab Kobar menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
