INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN — Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Rusdi Ghozali, meminta pemerintah daerah serius dalam menata pedagang kaki lima (PK5).
DPRD menekankan koordinasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kotawaringin Barat serta pola penataan PK5.
Rusdi Gozali, mengatakan, selama ini perangkat daerah yang terkait penanganan PK5 masih minim koordinasi. Ia meminta agar SKPD (perangkat daerah) mengubah cara pandang terhadap PK5.
Menurut Rusdi, perubahan cara pandang dan pola penataan itu merespon juga aspirasi yang disampaikan Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PK5). Ia menekankan pentingnya komunikasi yang dibangun antara tim pemerintah dengan pihak PK5, juga dengan DPRD Kobar.
Rusdi mengatakan, DPRD juga meminta Pemkab Kobar melakukan sensus atau mendata PK5 secara keseluruhan.
“Hal ini nantinya akan menjadi landasan dalam mengambil kebijakan, agar kita bisa memprioritaskan para pedagang yang merupakan asli warga Kobar,” tegasnya.
Dia mengtakan, pihaknya juga menyampaikan agar Pemkab Kobar memprioritaskan anggaran untuk penataan, dengan harapan tercapai pelaksanaan penertiban, yang sesuai dengan asas kemanusiaan yang berlandaskan peraturan.
“Ini agar memenuhi harapan semua pihak, yang tentunya tidak melanggar hukum, sehingga semua akan merasa aman dan nyaman berkelanjutan,” ujarnya.
“Terakhir dan yang terpenting, dibutuhkan komitmen yang tegas dan konsisten dari pemerintah untuk melakukan penataan PK5 agar tidak timbul lagi masalah-masalah baru,” kata Rusdi Ghozali. (**)
Editor: Irga Fachreza
