INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Anggota DPR RI Komisi VI dapil Kalimantan Tengah Drs H Mukhtarudin mempertanyakan keberadaan vaksin Covid-19 berbayar di Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sebab menurutnya, benar tidaknya pemberitaan di salah satu media yang memberitakan vaksin diperjual belikan perlu perhatian.
Legislator Golkar itu meminta pemerintah daerah terbuka perihal ketersediaan vaksin Corona di daerah khususnya di Kotawaringin Barat.
Khususnya pemberitaan yang menyangkut dijualbelikan nya vaksin, kata Mukhtarudin, via sambungan telepon, Rabu 11 Agustus 2021.
“Jadi, sebenarnya barang itu ada dijual belikan atau gimana? Ada dimana? Ada berapa banyak. Jadi jangan sampai pemberitaan ini benar adanya’ karena selama ini Kobar terhitung masih kondusif,” tuturnya.
Mukhtarudin kemudian menyinggung stok vaksin, jangan sampai jumlahnya tidak sesuai antara vaksin yang diterima dengan jumlah orang yang divaksin.
Dugaan vaksinasi berbayar di Kobar ini sudah menjadi perhatian anggota DPR RI, kata Wakil rakyat yang duduk di gedung DPR RI asal Kalimantan Tengah, tepatnya Pangkalan Bun ini.
Ia meminta dugaan vaksinasi berbayar tersebut segera diusut tuntas. “Kita prihatin dengan adanya dugaan vaksinasi berbayar bagi masyarakat. Kita meminta Polisi dan stakeholder terkait melakukan pengawasan yang ketat pada kegiatan vaksinasi,” ucap Mukhtarudin.
Mukhtarudin mengatakan, untuk mengusut dugaan vaksinasi berbayar tersebut, harus segera dilakukan investigasi. Serta jangan sampai merugikan masyarakat.
Politisi Golkar ini menghimbau agar vaksinator atau petugas yang terlibat dalam vaksiansi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
Pasalnya, ujung tombak suksesnya vaksinasi berada pada nakes yang memberikan vaksin kepada masyarakat. “Vaksinator adalah kunci suksesnya vaksinasi dalam rangka membentuk kekebalan kelompok atau herd imunity,” jelasnya.
“Karena itu, saya menghimbau kepada petugas nakes atau siapapun yang terlibat dalam proses vaksinasi agar bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kobar Achmad Rois saat dikonfirmasi menegaskan, pihaknya sudah menulusuri dugaan oknum tenaga kesehatan melalui calo yang meminta pembayaran kepada warga untuk mendapatkan vaksinasi.
“Kami sudah melakukan penelusuran dan pembuktian dari berita yang sudah beredar ini. Sementara ini tidak ada indikasi kearah sana,” terang Achmad Rois.
Terpisah, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kobar, Rodi Iskandar menyampaikan, pihaknya sudah meneruskan informasi yang berkembang terkait dugaan praktik pungutan itu.
“Kami sudah berkoordinasi pada Satgas Covid-19 Kobar,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakapolres Kobar Kompol Boni Ariefianto saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kadinkes, saat ini kami masih melakukan pendalaman benar tidaknya berita ini.
“Beberapa hari yang lalu kita sudah berbicara dengan pak Kadis Kesehatan, termasuk dengan si penulisnya,” terangnya.
“Yang jelas sesuai arahan Pak Kapolres, ‘Gas Pool’ kita terus lakukan pendalaman dan penyidikan benar tidak berita tersebut,” pungkas Wakapolres. (Yus)
